NEWS TANGERANG– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, baru-baru ini membuat pengakuan mengejutkan yang langsung menyulut perhatian publik. Ia mengungkapkan ada seorang politikus yang terang-terangan meminta proyek untuk menggarap dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Momen ini terjadi di tengah isu keracunan massal yang sedang hangat dibahas, membuat Nanik geram dan langsung mengambil tindakan tegas.
Skandal di Balik Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Nanik S Deyang tak bisa menyembunyikan kekesalannya saat menceritakan insiden tersebut dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Ia menerima pesan WhatsApp dari politikus yang tak ia sebutkan namanya itu, yang bukannya menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah keracunan, malah sibuk meminta proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Situasi ini jelas menunjukkan adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah program vital yang seharusnya fokus pada kesejahteraan anak bangsa.
"Makanya serius nih ada yang WA saya, Mba nyenyenyenye, saya jawab ‘Kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengomunikasikan soal keracunan malah minta dapur’," ujar Nanik, menirukan percakapannya. Responsnya yang cepat dan tegas mencerminkan betapa seriusnya ia memandang integritas program ini. Tanpa basa-basi, Nanik langsung memblokir nomor politikus tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan praktik-praktik yang bisa mencoreng tujuan mulia program MBG.
Ancaman Serius: Tak Pandang Bulu demi Nyawa Manusia
Tindakan Nanik memblokir politikus tersebut bukan sekadar respons emosional, melainkan cerminan komitmennya terhadap kualitas dan keamanan pangan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang bermasalah, siapapun pemiliknya. Ini adalah pesan keras bagi semua pihak yang terlibat dalam program MBG.
"Saya langsung block, block, block, enak saja lu ngurusin dapur, ya lah, saya enggak mau kaya begitu," tegas Nanik. Ia menambahkan, "Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia." Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Nanik, keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar, jauh di atas kepentingan politik atau bisnis pribadi.
Transparansi: Kunci yang Hilang dari MBG?
Isu transparansi memang menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan program MBG sejak awal. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, adalah salah satu pihak yang gencar mengkritik carut marutnya program ini. Menurutnya, masalah muncul karena seluruh sistem, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dilakukan secara tertutup.
"Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, orang-orang yang terlibat tidak kredibel. Jadi rusak semua sistemnya," ucap Ubaid. Ketiadaan transparansi ini membuka celah lebar bagi praktik korupsi dan konflik kepentingan, yang pada akhirnya bisa mengorbankan kualitas makanan dan membahayakan penerima manfaat. Tanpa keterbukaan, pengawasan publik menjadi mustahil, dan akuntabilitas pun lenyap.
Aroma Konflik Kepentingan: Siapa yang Diuntungkan?
Ubaid Matraji juga menyoroti kuatnya aroma konflik kepentingan dalam program MBG. Ia menduga bahwa alokasi proyek dapur tidak didasarkan pada kompetensi atau kualitas, melainkan pada ‘jatah’ untuk pihak-pihak tertentu. Ini adalah tudingan serius yang memerlukan penyelidikan mendalam.
"Bagaimana mulai dari perencanaan, penunjukan dapur, itu yang terbuka. Jangan tiba-tiba TNI ambil jatah berapa dapur, polisi ambil jatah berapa dapur, parpol, DPR gitu kan. Itu main-main ini," ujarnya. Jika tudingan ini benar, maka program yang seharusnya mulia ini bisa berubah menjadi ladang bisnis bagi segelintir orang, mengabaikan esensi gizi dan kesehatan anak-anak. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik.
Mengapa Program MBG Penting, tapi Rentan?
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya memiliki tujuan yang sangat mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang optimal. Ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, membantu mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, niat baik ini bisa hancur jika pelaksanaannya tidak diawasi dengan ketat dan penuh integritas.
Rentan terhadap penyalahgunaan, program sebesar MBG memang membutuhkan sistem pengawasan yang berlapis dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Ketika transparansi dan akuntabilitas diabaikan, program ini justru menjadi bumerang yang bisa menimbulkan masalah baru, seperti kasus keracunan yang sempat mencuat. Ini adalah pelajaran berharga bahwa setiap program pemerintah, sekecil apapun, harus dikelola dengan profesionalisme tinggi.
Suara Publik dan Harapan Perbaikan
Pengakuan Nanik S Deyang ini tentu saja memicu reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang mendukung ketegasannya, namun tidak sedikit pula yang khawatir akan masa depan program MBG jika praktik-praktik ‘nakal’ semacam ini terus berlanjut. Publik berharap pemerintah tidak hanya menindak oknum, tetapi juga memperbaiki sistem secara menyeluruh.
Harapan terbesar adalah agar program MBG bisa berjalan sesuai koridornya, benar-benar memberikan manfaat gizi kepada anak-anak tanpa diwarnai intrik politik atau kepentingan pribadi. Ini adalah amanah besar yang harus dijaga bersama, demi generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.
Langkah ke Depan: Menjaga Amanah Gizi Anak Bangsa
Untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan bebas dari penyalahgunaan, beberapa langkah krusial perlu segera diambil. Pertama, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok dan pengelolaan dapur SPPG, memastikan tidak ada celah untuk konflik kepentingan atau praktik korupsi. Kedua, transparansi harus menjadi prinsip utama, dengan membuka informasi mengenai penunjukan vendor, anggaran, hingga hasil evaluasi kualitas makanan kepada publik.
Ketiga, perlu ada mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif bagi masyarakat jika menemukan indikasi penyimpangan. Keempat, penegakan hukum harus tegas terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan program ini, tanpa pandang bulu. Apa yang dilakukan Nanik S Deyang adalah contoh nyata bagaimana integritas seorang pejabat bisa menyelamatkan sebuah program dari kehancuran. Semoga ketegasannya menjadi inspirasi bagi semua pihak yang terlibat dalam menjaga amanah gizi anak bangsa.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 27, 2025
