NEWS TANGERANG– Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, baru-baru ini jadi sorotan setelah kebijakan razia kendaraan berpelat luar Sumut, khususnya plat BL (Aceh) di Kabupaten Langkat, menuai banyak kecaman. Namun, menanggapi gelombang kritik tersebut, Bobby justru santai dan mengaku tak ambil pusing. Baginya, langkah ini adalah bagian dari strategi besar untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
"Kalau saya yang dihujat enggak apa-apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa-apa, kekurangan duit enggak apa-apa," tegas Bobby Nasution, menunjukkan sikap tegasnya saat memberikan keterangan pers usai peluncuran UHC Prioritas beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah kesejahteraan Sumut, bukan popularitas pribadi.
Bukan Asal Razia, Ini Demi Kedaulatan Ekonomi Daerah
Bobby menjelaskan bahwa kebijakan razia ini sama sekali tidak menargetkan satu daerah tertentu. Sebaliknya, ini adalah upaya menyeluruh untuk memastikan semua kendaraan operasional yang beraktivitas penuh di Sumatera Utara membayar pajak di provinsi ini. Tujuannya jelas: optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Optimalisasi PAD ini krusial agar pemerintah provinsi punya cukup dana untuk membangun dan memelihara infrastruktur, serta menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat. Tanpa PAD yang kuat, mustahil Sumut bisa maju dan mandiri secara finansial. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga "kantong" daerah tetap berisi.
Bukan Cuma Sumut, Daerah Lain Juga Lakukan Hal Serupa!
Mungkin banyak yang mengira kebijakan ini adalah ide "nyeleneh" dari Bobby Nasution. Namun, ia membantah keras anggapan tersebut. Menurutnya, langkah ini sudah lazim dan bahkan pernah dijalankan di banyak daerah lain di Indonesia.
Bobby bahkan sempat menunjukkan video Gubernur Jawa Barat terdahulu, Dedi Mulyadi, yang juga melakukan razia serupa terhadap kendaraan berpelat luar Jawa Barat. "Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk daerah semuanya, ini lazim dilaksanakan di daerah lain. Tapi ketika saya yang buat, ini kok heboh," ujarnya, heran dengan reaksi yang muncul.
Masalah Klasik: Jalan Rusak dan Pajak "Kabur"
Salah satu alasan kuat di balik kebijakan ini adalah masalah klasik yang sering dihadapi Sumut: jalan rusak akibat kendaraan bertonase besar. Bobby mencontohkan kondisi di Labuhanbatu Utara (Labura), sebuah wilayah dengan banyak perkebunan besar beroperasi.
Ironisnya, kendaraan-kendaraan berat dari perusahaan-perusahaan ini seringkali menggunakan pelat luar Sumut. Akibatnya, pajak kendaraan bermotor mereka tidak masuk ke kas Sumut, padahal merekalah yang paling banyak merusak jalan-jalan provinsi. Beban perbaikan jalan pun sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Sumut.
"DBH kami hanya 4 persen saja. Kendaraan mereka melintas, jalan rusak, giliran minta diperbaiki. Ini yang kita alami," keluh Bobby. Ia menambahkan bahwa di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Jawa Barat pun ada kebijakan serupa, menunjukkan bahwa ini adalah masalah nasional yang membutuhkan solusi tegas.
Gratis Mutasi, Kenapa Masih Ogah Bayar di Sumut?
Bobby Nasution juga menyoroti fakta menarik yang sering diabaikan: proses mutasi pelat kendaraan dari luar daerah ke Sumut (menjadi BK atau BB) tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Ini adalah kemudahan yang diberikan pemerintah provinsi untuk mendorong perusahaan patuh aturan.
"Padahal untuk mutasi dari pelat luar ke BK gratis, tidak ada biaya sama sekali. Jadi apa alasannya perusahaan tidak mau mengubah pelat kendaraannya?" tanya Bobby, menantang logika perusahaan yang masih enggan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan finansial yang memberatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya di Sumut.
Ajak Bupati/Wali Kota Bergerak dan Koordinasi Lintas Sektor
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk proaktif. Mereka diinstruksikan untuk mendata ulang kendaraan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing.
Selain itu, ia juga menginstruksikan koordinasi lintas sektor yang kuat, mulai dari Dinas Perhubungan hingga kepolisian daerah. Sinergi ini penting agar pengawasan dan penegakan aturan bisa berjalan optimal, memastikan tidak ada lagi kendaraan operasional yang "curang" dalam membayar pajak.
Solusi Tanpa Bebani Rakyat, Justru untuk Infrastruktur Lebih Baik
Bobby menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah upaya untuk menambah beban masyarakat dengan pajak baru. Sebaliknya, ini adalah solusi cerdas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus "memeras" rakyat. Fokusnya adalah pada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Sumut.
"Perusahaan yang operasinya di Sumut harus pakai pelat BK atau BB. Kalau cuma melintas, silakan. Tapi kalau beroperasi penuh di Sumut, wajib bayar pajaknya di Sumut. Ini untuk mempertahankan keuangan daerah kita," jelasnya. Dengan begitu, dana yang terkumpul bisa langsung dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.
"Kita semua tahu, masyarakat selalu mengeluh soal infrastruktur. Nah, ini ada potensi yang bisa dimaksimalkan tanpa menambah beban," pungkas Bobby. Baginya, ini adalah masalah kesadaran dan kepatuhan. "Pajaknya normal saja, yang kita minta hanya kesadaran perusahaan untuk bayar di sini. Kalau di daerah lain, enggak ada ribut-ribut begini," tutupnya, dengan nada penuh harap agar Sumut bisa lebih mandiri dan sejahtera.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 30, 2025
