NEWS TANGERANG– Setelah drama panjang perebutan kursi Ketua Umum, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menemukan titik terang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengesahkan kepengurusan PPP di bawah komando Muhamad Mardiono. Keputusan ini sontak mengakhiri dualisme yang sempat memecah belah partai berlambang Ka’bah tersebut.
Muhamad Mardiono, sebagai Ketua Umum yang sah, tak buang waktu. Ia langsung melontarkan ajakan rekonsiliasi kepada kubu Agus Suparmanto. Ini adalah langkah strategis untuk menyatukan kembali seluruh elemen partai yang sempat terpecah.
Akhir Episode Dualisme: Kemenkumham Putuskan Mardiono Sah!
Konflik internal di tubuh PPP memang sempat jadi sorotan publik. Setelah Muktamar X yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9), dua nama besar muncul dengan klaim sebagai Ketua Umum sah: Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan potensi perpecahan yang bisa mengancam eksistensi partai.
Kubu Mardiono dan kubu Agus sama-sama merasa paling berhak memimpin. Masing-masing mengklaim telah terpilih melalui mekanisme yang sah dalam Muktamar tersebut. Kondisi ini tentu saja tidak sehat bagi sebuah partai politik yang seharusnya solid dalam menghadapi tantangan ke depan.
Sebagai penengah, Kemenkumham memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan partai politik. Mereka adalah lembaga yang berwenang untuk mengesahkan atau menolak kepengurusan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang berlaku. Proses penelitian dan verifikasi yang ketat pun dilakukan untuk memastikan legalitas.
Menkumham Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelitian mendalam. Verifikasi ini berdasarkan AD/ART hasil Muktamar IX yang tidak mengalami perubahan signifikan. Setelah melalui proses tersebut, pada tanggal 30 September, Kemenkumham akhirnya menandatangani SK Pengesahan Kepengurusan Bapak Mardiono. Keputusan ini secara hukum menempatkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP yang sah dan diakui negara.
Langkah Berani Mardiono: Ajak Kubu Agus Bergandengan Tangan
Begitu SK pengesahan kepengurusan keluar, Muhamad Mardiono langsung menunjukkan sikap kenegarawanan. Ia menegaskan komitmennya untuk merangkul kembali kubu Agus Suparmanto. Ini bukan sekadar basa-basi, melainkan ajakan tulus untuk menyatukan kekuatan demi masa depan PPP.
"Tentu, tentu. Saya masih menunggu, bukan hanya menunggu tapi mengajak," kata Mardiono kepada wartawan pada Kamis (2/10) malam. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pintu rekonsiliasi terbuka lebar. Mardiono memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam sebuah organisasi besar seperti partai politik.
Namun, setelah ada keputusan resmi dari Kemenkumham, saatnya semua pihak melupakan perbedaan dan fokus pada tujuan bersama. Ia mengajak seluruh kader PPP untuk bergandengan tangan, membesarkan partai, dan kembali berperan aktif dalam kancah perpolitikan nasional. Ini adalah momen krusial untuk menunjukkan kedewasaan berpolitik dan semangat persatuan.
Ajakan ini sangat penting. Konflik internal yang berlarut-larut hanya akan melemahkan partai di mata publik dan mengurangi daya saingnya dalam pemilu. Dengan bersatu, PPP bisa kembali fokus pada agenda-agenda kerakyatan dan memperjuangkan aspirasi umat.
Transformasi PPP: Bukan Sekadar Slogan, Tapi Aksi Nyata
Mardiono juga menyoroti visi besar PPP ke depan, yaitu "Transformasi Partai Persatuan Pembangunan untuk Indonesia." Ini bukan sekadar slogan kosong, melainkan sebuah komitmen untuk melakukan perubahan mendasar dalam tubuh partai. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari modernisasi organisasi, penguatan kaderisasi, hingga peningkatan kinerja partai dalam melayani masyarakat.
Visi transformasi ini diharapkan mampu menjadikan PPP lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Di era digital dan perubahan sosial yang cepat, partai politik dituntut untuk terus berinovasi. PPP ingin menunjukkan bahwa mereka adalah partai yang dinamis, progresif, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda.
Melalui transformasi ini, PPP berharap dapat menarik lebih banyak dukungan, terutama dari kalangan pemilih muda. Mereka ingin PPP tidak hanya dikenal sebagai partai Islam, tetapi juga sebagai partai yang inklusif, modern, dan berorientasi pada pembangunan bangsa. Ini adalah upaya untuk membangun citra baru yang lebih segar dan menarik.
Tentu saja, transformasi ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kader. Dengan bersatunya kembali kubu-kubu yang sempat berseteru, energi partai bisa dialihkan sepenuhnya untuk mewujudkan visi besar ini. Ini adalah kesempatan emas bagi PPP untuk bangkit dan kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan.
Konsolidasi Internal: Agenda Padat Menanti PPP
Setelah pengesahan kepengurusan, agenda internal PPP langsung padat. Mardiono mengungkapkan bahwa PPP akan segera melaksanakan musyawarah wilayah (Muswil) di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Muswil ini merupakan amanat konstitusi partai yang harus dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah Muktamar.
Muswil adalah forum penting untuk mengonsolidasikan kepengurusan di tingkat provinsi. Di sinilah kepengurusan baru di daerah akan dibentuk dan disahkan, sejalan dengan kepemimpinan pusat yang baru. Proses ini sangat vital untuk memastikan bahwa struktur partai dari pusat hingga daerah memiliki satu komando dan visi yang sama.
Setelah Muswil selesai, agenda selanjutnya adalah musyawarah tingkat cabang (Muscab). Muscab akan dilaksanakan tiga bulan setelah Muswil, untuk mengonsolidasikan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. Ini adalah langkah-langkah sistematis untuk memperkuat fondasi partai hingga ke akar rumput.
Konsolidasi nasional melalui Muswil dan Muscab ini bukan hanya sekadar formalitas. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kinerja partai, merumuskan strategi ke depan, dan memastikan bahwa seluruh kader memiliki pemahaman yang sama tentang arah perjuangan PPP. Dengan struktur yang solid dan terkoordinasi, PPP akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk pemilu di masa mendatang.
Menatap Masa Depan: PPP yang Lebih Kuat dan Bersatu?
Dengan disahkannya kepengurusan Mardiono dan ajakan rekonsiliasi yang tulus, harapan besar kini tertumpu pada PPP. Mardiono sendiri berharap tidak akan ada lagi gugatan terkait SK yang telah disahkan Kemenkumham. Ia yakin bahwa pada dasarnya, semua kader PPP adalah satu keluarga besar.
"Insyaallah mudah-mudahan tidak ada. Saya yakin karena kita semua itu sebenarnya satu keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan," ujarnya penuh harap. Keyakinan ini menjadi modal penting untuk membangun kembali kepercayaan dan semangat kebersamaan di antara seluruh kader.
Persatuan adalah kunci kekuatan sebuah partai politik. Konflik internal hanya akan menguras energi dan sumber daya, serta merusak citra partai di mata masyarakat. Dengan bersatu, PPP dapat fokus pada peran pentingnya dalam demokrasi Indonesia, menyuarakan aspirasi umat, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Masa depan PPP kini ada di tangan seluruh kadernya. Apakah mereka akan memilih untuk terus berlarut dalam perbedaan atau memilih untuk bergandengan tangan demi kemajuan partai? Keputusan Kemenkumham dan ajakan Mardiono adalah titik awal yang baik. Kini saatnya PPP membuktikan bahwa mereka bisa bangkit lebih kuat, lebih solid, dan lebih relevan untuk Indonesia.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: Oktober 3, 2025
