NEWS TANGERANG– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya jadi solusi gizi bagi anak-anak, kini justru jadi sorotan tajam. Pasalnya, ribuan anak di berbagai daerah dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Insiden ini sontak bikin geger dan memicu reaksi cepat dari pemerintah.
Merespons insiden yang bikin miris ini, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas, langsung ambil langkah tegas. Ia mewajibkan semua penyedia makanan, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ini adalah upaya krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Sertifikat Higiene: Syarat Mutlak Baru untuk SPPG
Zulhas menegaskan, kepemilikan SLHS kini bukan lagi sekadar rekomendasi, melainkan syarat mutlak yang harus dipenuhi. "Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat, tapi setelah pasca-kejadian sekarang dapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan ada sekitar 9.533 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, belum jelas berapa di antaranya yang sudah mengantongi sertifikat penting ini sebelum aturan ketat ini diberlakukan. Setelah insiden keracunan massal, perhatian terhadap aspek kebersihan dan keamanan pangan jadi sangat khusus.
Pemerintah tak mau lagi ada kejadian serupa yang membahayakan anak-anak. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat dalam proses penyiapan hingga penyajian makanan. Ini adalah benteng pertama untuk memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi.
Prioritas Utama: Keselamatan Anak-anak
Bagi Zulhas, keselamatan anak-anak adalah prioritas nomor satu yang tidak bisa ditawar. "Akan dicek kalau tidak ada ini kejadian lagi, keselamatan anak kita adalah prioritas utama," tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa seriusnya pemerintah menanggapi kasus keracunan yang terjadi.
SLHS wajib untuk seluruh SPPG, tanpa terkecuali. Ini bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tapi lebih jauh lagi, ini adalah jaminan keamanan pangan bagi generasi penerus bangsa. Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi anak-anak dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.
Puskesmas Diminta Turun Tangan Aktif
Tak hanya soal sertifikat, Zulhas juga meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, untuk menggerakkan Puskesmas di seluruh pelosok negeri. Mereka diminta aktif memantau SPPG secara rutin dan berkala. Pemantauan ini penting untuk memastikan standar kebersihan terus terjaga.
"Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya. Dengan keterlibatan Puskesmas, diharapkan pengawasan bisa lebih merata dan efektif, menjangkau setiap SPPG yang beroperasi.
Kronologi Insiden Keracunan Massal yang Menggemparkan
Sebelum aturan ketat ini diberlakukan, program MBG sempat menjadi buah bibir karena kasus keracunan massal yang terjadi. Angka korbannya pun bikin miris dan memicu keprihatinan publik di berbagai lapisan masyarakat.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, per 22 September, ada 4.711 orang menjadi korban keracunan. Mereka tersebar di tujuh wilayah, mulai dari Sumatra (1.281 orang), Jawa (2.606 orang), hingga Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua (824 orang).
Angka yang lebih tinggi bahkan dirilis oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Per 21 September, JPPI mencatat 6.452 orang keracunan MBG di seluruh Indonesia. Perbedaan data ini menunjukkan skala masalah yang cukup besar dan kompleksitas penanganan kasusnya.
Biang Kerok di Balik Keracunan: Bakteri Salmonella dan Bacillus Cereus
Lalu, apa sebenarnya penyebab keracunan massal ini? Laboratorium Kesehatan (Labkes) Jawa Barat akhirnya menemukan jawabannya setelah melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam. Hasilnya cukup mengejutkan dan menjadi pelajaran penting.
Dari sampel makanan MBG yang diperiksa, ditemukan dua bakteri jahat: Salmonella dan Bacillus Cereus. Bakteri-bakteri inilah yang menjadi biang keladi di balik insiden keracunan ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Keberadaan bakteri ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses penyiapan atau penyimpanan makanan.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Labkes Dinas Kesehatan Jawa Barat, dr. Ryan Bayusantika Ristandi, menjelaskan bahwa bakteri tersebut berasal dari komponen karbohidrat dalam makanan. Penemuan ini menjadi titik terang untuk perbaikan prosedur penanganan bahan pangan di masa mendatang.
Dengan langkah-langkah proaktif dan pengetatan aturan dari pemerintah, diharapkan program Makan Bergizi Gratis bisa kembali pada esensi awalnya. Yaitu, menyediakan asupan gizi yang aman, berkualitas, dan bebas risiko untuk generasi penerus bangsa. Keselamatan anak-anak adalah investasi masa depan, dan setiap upaya untuk melindunginya patut didukung penuh.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 28, 2025
