Gebrak! Kapolri Ajak Koalisi Sipil ‘Bedah’ Reformasi Polri, Siap-Siap Perubahan Besar?

NEWS TANGERANG– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuat gebrakan penting dengan mengumumkan rencana mengundang koalisi masyarakat sipil. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung bagi tim transformasi dan reformasi internal kepolisian yang telah ia bentuk. Ini adalah sinyal kuat komitmen Polri untuk membuka diri dan bertransformasi menjadi institusi yang lebih baik.

Mengapa Reformasi Polri Penting?

Kebutuhan akan reformasi Polri bukanlah hal baru. Sepanjang sejarahnya, institusi kepolisian selalu menjadi sorotan publik, baik dalam hal penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat. Tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang lebih tinggi terus bergema dari berbagai lapisan masyarakat.

Reformasi Polri menjadi krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan bahwa kepolisian benar-benar menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Tanpa dukungan dan kepercayaan dari warga, tugas mulia Polri akan sulit terlaksana secara optimal.

Inisiatif Berani dari Kapolri Sigit

Dalam pernyataannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat (26/9/2025), Jenderal Sigit menegaskan keseriusannya. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan secara resmi mengundang koalisi masyarakat sipil untuk berdialog dan memberikan masukan konstruktif. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya sungguh-sungguh untuk merangkum berbagai perspektif.

Kapolri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendengarkan masukan dari sejumlah pakar dan pengamat sebelumnya. Semua pandangan ini diharapkan dapat mewakili suara masyarakat luas demi mewujudkan Polri yang lebih profesional dan modern di masa depan.

Peran Krusial Masyarakat Sipil

Mengundang koalisi masyarakat sipil adalah langkah strategis yang menunjukkan kematangan institusi. Masyarakat sipil, dengan beragam latar belakang dan fokus isu, dapat memberikan perspektif yang berbeda dan seringkali lebih dekat dengan pengalaman langsung warga. Masukan mereka bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur operasional standar, penanganan kasus, hingga etika anggota Polri.

Keterlibatan mereka juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang penting. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, proses reformasi tidak hanya berjalan secara internal, tetapi juga mendapatkan legitimasi dan dukungan dari luar. Ini akan memperkuat fondasi reformasi itu sendiri.

Tim Transformasi Internal: Siapa Saja di Baliknya?

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit telah membentuk tim transformasi reformasi Polri melalui Sprin Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 yang diterbitkan pada 17 September 2025. Tim ini bukan main-main, melibatkan 52 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Ini menunjukkan skala dan keseriusan upaya reformasi yang sedang berjalan.

Dalam struktur tim tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo sendiri bertindak sebagai pelindung, menunjukkan komitmen penuh dari pucuk pimpinan. Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo ditunjuk sebagai penasihat, memberikan arahan strategis. Posisi Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri dipercayakan kepada Kalemdiklat Polri Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, seorang perwira yang dikenal dengan rekam jejaknya dalam pendidikan dan pengembangan SDM Polri.

Sinergi dengan Komite Presiden

Inisiatif Kapolri ini juga sejalan dengan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ini menandakan adanya keselarasan visi antara institusi Polri dan pemerintah pusat dalam upaya perbaikan. Adanya dua entitas yang bergerak dalam arah yang sama diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan hasil yang lebih komprehensif.

Kapolri Sigit menyatakan bahwa temuan dan identifikasi masalah yang didapat dari tim internal dan masukan masyarakat sipil akan disampaikan kepada Komite Presiden. Hal ini memungkinkan Komite Presiden untuk meninjau, menambahkan, mengoreksi, atau mengevaluasi lebih lanjut. Sikap institusi Polri sangat terbuka untuk melaksanakan segala kesimpulan, rekomendasi, dan kebijakan yang akan dihasilkan.

Menuju Polri yang Lebih Baik: Harapan dan Tantangan

Upaya reformasi ini membawa harapan besar bagi masa depan Polri. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan Komite Presiden, diharapkan reformasi dapat menyentuh akar permasalahan dan menghasilkan perubahan yang substansial. Tujuannya adalah menciptakan Polri yang tidak hanya modern dalam peralatan dan teknologi, tetapi juga profesional, humanis, dan berintegritas tinggi.

Tentu saja, jalan menuju reformasi tidak selalu mulus. Tantangan seperti resistensi internal, dinamika politik, dan ekspektasi publik yang tinggi akan selalu ada. Namun, dengan keterbukaan dan komitmen yang ditunjukkan oleh Kapolri dan jajaran, ada optimisme bahwa Polri akan mampu melewati fase ini dan menjadi institusi yang semakin dicintai dan dipercaya oleh rakyat Indonesia. Ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi dan didukung bersama.