NEWS TANGERANG– Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas, menyeret dua perusahaan besar, PT Peter Metal Technology (PMT) dan PT Modern Cikande, ke meja hijau. Gugatan pidana dan perdata dilayangkan menyusul temuan cemaran radioaktif berbahaya jenis Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang. Insiden ini sontak menjadi sorotan publik, memicu kekhawatiran serius akan dampak kesehatan dan lingkungan.
Awal Mula ‘Bom Waktu’ di Cikande
Temuan cemaran Cesium-137 (Cs-137) ini bukan perkara sepele. Cs-137 adalah isotop radioaktif yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan sel, kanker, bahkan kematian jika terpapar dalam dosis tinggi dan jangka panjang. Keberadaannya di kawasan industri jelas menjadi "bom waktu" yang mengancam ribuan nyawa dan ekosistem sekitar. PT PMT, sebagai perusahaan pengolah material yang mengandung Cs-137, dan PT Modern Cikande, pengelola kawasan industri, kini harus menghadapi konsekuensi hukum atas kelalaian yang fatal ini.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, saat meninjau lokasi cemaran pada Selasa (30/9), menegaskan bahwa KLH tidak akan tinggal diam. "Dua pihak yang akan dituntut oleh KLH yang pertama adalah PMT sebagai tergugat satu, tergugat kedua adalah pengelola kawasan PT Modern Land," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak tegas pihak-pihak yang lalai menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
KLH Tak Main-Main: Gugatan Pidana Menanti
KLH memastikan telah menyusun gugatan pidana terhadap PT PMT dan PT Modern Cikande. Dasar hukumnya jelas, yaitu pelanggaran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 Ayat 1. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
"Jadi mulai dari pendekatan pidana ini terus kita lakukan karena melanggar Undang-undang 32 tahun 2009 pasal 98 ayat 1, yang atas kelalaiannya, jadi kita melihat atas kelalaiannya," tegas Hanif. Kelalaian di sini bukan hanya sekadar kesalahan kecil, melainkan kegagalan serius dalam menjalankan standar operasional dan pengawasan yang berujung pada ancaman nyata bagi kesehatan publik dan kerusakan lingkungan yang parah. Hukuman pidana yang menanti bisa berupa denda fantastis hingga kurungan penjara, sebagai efek jera agar insiden serupa tidak terulang.
Kerugian Tak Hanya Lingkungan: Gugatan Perdata Siap Dilayangkan
Selain gugatan pidana, kedua perusahaan juga bakal dituntut secara perdata. Gugatan perdata ini akan diajukan melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH), yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan imateriil yang timbul akibat cemaran radioaktif. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan lingkungan, kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kesehatannya, hingga kerugian akibat hilangnya fungsi ekologis area tersebut.
Tim hukum KLH saat ini sedang menyusun detail gugatan perdata ini agar bisa segera diajukan ke pengadilan. Gugatan perdata ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan lingkungan yang menjadi korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Dampak Cesium-137 tidak hanya instan, melainkan bersifat jangka panjang, menuntut komitmen pemulihan yang berkelanjutan dan biaya yang tidak sedikit.
Siapa Bertanggung Jawab? Peran PT PMT dan Modern Cikande
Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa kedua perusahaan ini yang dituntut? PT PMT adalah inti masalahnya, sebagai perusahaan yang mengolah material mengandung Cs-137. Mereka memiliki tanggung jawab penuh atas penanganan, penyimpanan, dan pembuangan limbah radioaktif secara aman dan sesuai standar. Kelalaian mereka dalam proses ini diduga menjadi pemicu utama cemaran.
Di sisi lain, PT Modern Cikande adalah pengelola kawasan industri. Sebagai pengelola, mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua tenant atau perusahaan yang beroperasi di bawah pengawasannya mematuhi peraturan lingkungan dan keselamatan. Kegagalan PT Modern Cikande dalam melakukan pengawasan yang ketat dan memastikan kepatuhan PT PMT juga menjadi faktor penting dalam insiden ini. Keduanya, baik sebagai pelaku langsung maupun penanggung jawab kawasan, harus memikul konsekuensi atas bencana ini.
Warga Cemas, KLH Bergerak Cepat
Kabar cemaran radioaktif tentu saja menimbulkan kecemasan mendalam di kalangan warga sekitar. Kesehatan mereka terancam, dan aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, tim gabungan yang terdiri dari tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Polri, dan TNI akan diterjunkan. Tim ini bertugas mensosialisasikan bahaya radioaktif dan mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat ke daerah paparan.
Lebih lanjut, warga yang pernah beraktivitas di sekitar lokasi paparan diimbau untuk segera memeriksakan diri. Pemeriksaan kesehatan ini krusial untuk mendeteksi dini potensi dampak paparan radioaktif dan memberikan penanganan medis yang diperlukan. KLH juga menekankan pentingnya transparansi informasi agar masyarakat tidak panik, namun tetap waspada dan proaktif menjaga kesehatan mereka.
Pelajaran Penting dari Insiden Radioaktif Ini
Kasus cemaran radioaktif di Cikande ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak. Ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang pentingnya tanggung jawab korporasi (corporate responsibility) dan pengawasan lingkungan yang ketat. Perusahaan yang beroperasi dengan bahan berbahaya harus memiliki sistem manajemen risiko yang mumpuni, serta sumber daya manusia yang terlatih dan patuh terhadap prosedur keselamatan.
Pemerintah, melalui KLH dan lembaga terkait lainnya, juga harus terus memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan. Insiden ini menunjukkan bahwa kelalaian sekecil apa pun dalam penanganan material berbahaya bisa berujung pada bencana lingkungan dan kemanusiaan yang besar. Pendidikan dan kesadaran akan bahaya radioaktif juga perlu ditingkatkan, baik di kalangan industri maupun masyarakat umum.
Langkah Selanjutnya: Menanti Keadilan dan Pemulihan
Proses hukum terhadap PT PMT dan PT Modern Cikande akan segera bergulir. Publik menanti keadilan ditegakkan, dan berharap kasus ini menjadi preseden kuat bagi perusahaan lain agar lebih bertanggung jawab. Di samping proses hukum, upaya pemulihan lingkungan juga menjadi prioritas utama. Area yang tercemar harus didekontaminasi secara menyeluruh agar aman bagi kehidupan.
Monitoring jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat juga harus terus dilakukan. Ini adalah perjalanan panjang, namun dengan komitmen kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Cikande bisa pulih kembali. Kasus ini adalah alarm bagi kita semua: lingkungan adalah aset tak ternilai yang harus dijaga bersama, dan kelalaian dalam menjaganya akan berbuah konsekuensi yang sangat mahal.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: Oktober 1, 2025
