NEWS TANGERANG– Dunia pers Indonesia mendadak heboh. Identitas (ID) liputan seorang jurnalis senior dari CNN Indonesia, Diana Valencia, mendadak dicabut oleh pihak Istana Kepresidenan. Kejadian ini sontak memicu gelombang protes dan kekhawatiran serius dari berbagai pihak, terutama Dewan Pers.
Pencabutan ID ini terjadi tak lama setelah Diana mengajukan pertanyaan sensitif kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan program unggulan pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), yang belakangan menjadi sorotan publik.
Insiden yang Mengguncang Kebebasan Pers
Insiden pencabutan ID liputan Diana Valencia ini bukanlah hal sepele. Ini adalah sinyal alarm yang membunyikan kekhawatiran tentang kemerdekaan pers di lingkungan Istana. Jurnalisme adalah pilar demokrasi, dan akses terhadap informasi serta kebebasan bertanya adalah esensinya.
Menurut keterangan resmi, ID Pers Istana atas nama Diana Valencia dicabut pada 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 WIB. Seorang petugas dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Istana Kepresidenan datang langsung ke kantor CNN Indonesia untuk mengambil ID tersebut.
Pertanyaan Sensitif Seputar Program MBG
Penyebab utama pencabutan ID ini diduga kuat adalah pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo. Pertanyaan itu menyangkut penanganan dan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif besar yang digadang-gadang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Program MBG sendiri adalah kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, seperti halnya program besar lainnya, MBG tentu membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan juga kritik konstruktif dari publik maupun media.
Dewan Pers Turun Tangan: Minta ID Dipulihkan
Melihat kejadian ini, Dewan Pers tidak tinggal diam. Sebagai lembaga independen yang bertugas menjaga dan mengembangkan kehidupan pers nasional, Dewan Pers langsung mengeluarkan pernyataan keras. Mereka meminta Istana untuk segera mengembalikan ID liputan Diana Valencia.
Dewan Pers mengingatkan semua pihak, termasuk Istana, untuk senantiasa menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers. Mereka menekankan pentingnya menghormati tugas dan fungsi pers sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers yang berlaku di Indonesia.
"Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana," demikian bunyi pernyataan resmi Dewan Pers yang dikutip dari situs mereka. Ini menunjukkan betapa seriusnya Dewan Pers menanggapi insiden ini.
Pentingnya Transparansi dari Istana
Selain meminta pemulihan akses, Dewan Pers juga mendesak Biro Pers Istana untuk memberikan penjelasan resmi dan transparan. Penjelasan ini dinilai krusial untuk mengurai alasan di balik pencabutan ID tersebut, agar tidak ada spekulasi liar yang bisa merugikan semua pihak.
Tanpa penjelasan yang memadai, insiden ini berpotensi menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana. Ini bisa menciptakan iklim ketakutan bagi jurnalis lain untuk mengajukan pertanyaan kritis, yang pada akhirnya akan merugikan publik dalam mendapatkan informasi yang seimbang.
Dewan Pers juga berharap agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Mereka menegaskan bahwa menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia adalah tanggung jawab bersama, dan setiap upaya pembatasan akses atau intimidasi terhadap jurnalis harus dihindari.
Sikap Tegas CNN Indonesia
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan insiden pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. Titin menegaskan bahwa pihak CNN Indonesia telah melayangkan surat resmi kepada Istana untuk meminta penjelasan secara detail.
Titin juga memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo sangat kontekstual dan penting. Pertanyaan tersebut relevan dengan perhatian masyarakat terhadap program MBG, sehingga tidak ada alasan untuk menganggapnya sebagai pertanyaan yang tidak pantas atau provokatif.
"Pertanyaan jurnalis adalah bagian dari fungsi kontrol sosial media. Ini bukan soal menyerang, tapi soal memastikan transparansi dan akuntabilitas program pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Titin, menggarisbawahi esensi tugas jurnalistik.
Respon Menteri Sekretaris Negara yang Menghindar
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang dimintai komentar terkait masalah pencabutan kartu identitas Pers Istana milik Diana, memilih untuk menghindar. Respon ini tentu saja menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
"Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi," kata Prasetyo saat ditanya usai konferensi pers terkait MBG di Kementerian Kesehatan. Pernyataan ini dinilai banyak pihak sebagai upaya pengalihan isu dan kurangnya transparansi dari pihak Istana.
Sikap Mensesneg ini justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi. Alih-alih memberikan klarifikasi, pernyataan yang terkesan mengelak justru memperkeruh suasana dan menambah kekhawatiran akan adanya pembungkaman terhadap pers.
Mengapa Kebebasan Pers Begitu Penting?
Insiden ini kembali mengingatkan kita betapa krusialnya kebebasan pers dalam sebuah negara demokrasi. Pers yang bebas berfungsi sebagai mata dan telinga masyarakat, menyuarakan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan transparansi.
Ketika akses jurnalis dibatasi atau dicabut karena pertanyaan kritis, ini adalah ancaman serius bagi demokrasi. Ini mengirimkan pesan bahwa pemerintah tidak siap untuk dikritik atau diawasi, yang pada akhirnya bisa merugikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Jurnalis memiliki peran vital sebagai penjaga kepentingan publik. Mereka bertugas menggali informasi, menyajikan fakta, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak nyaman bagi penguasa, namun sangat penting bagi masyarakat.
Dampak Jangka Panjang dan Harapan ke Depan
Jika kasus pencabutan ID ini tidak ditangani dengan serius dan transparan, dampaknya bisa sangat luas. Jurnalis lain mungkin akan merasa terintimidasi, takut untuk mengajukan pertanyaan kritis, dan memilih untuk "bermain aman." Ini akan menghasilkan media yang kurang independen dan kurang informatif.
Publik pada akhirnya akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan berimbang. Oleh karena itu, langkah Dewan Pers yang meminta pemulihan akses dan penjelasan dari Istana adalah sangat tepat dan mendesak.
Kita semua berharap agar Istana Kepresidenan dapat segera merespons tuntutan Dewan Pers dengan bijak. Mengembalikan ID liputan Diana Valencia dan memberikan penjelasan yang transparan akan menjadi langkah penting untuk menunjukkan komitmen terhadap kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Mari kita kawal terus kasus ini demi masa depan pers yang lebih baik.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 28, 2025
