NEWS TANGERANG– Dunia pers Indonesia kembali dihebohkan dengan insiden yang memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berekspresi. Kali ini, sorotan tertuju pada Istana Kepresidenan setelah kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut mendadak. Pencabutan ini terjadi tak lama setelah Diana melontarkan pertanyaan krusial kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden ini sontak memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pers, yang menyerukan agar akses liputan Diana segera dipulihkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya angkat bicara, berjanji akan mencari jalan keluar terbaik untuk masalah yang sensitif ini.
Mensesneg Turun Tangan: Cari Jalan Keluar Terbaik
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, tidak tinggal diam. Ia memastikan bahwa pihaknya akan mencari solusi terbaik terkait pencabutan kartu identitas pers Istana milik Diana Valencia oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. "Ya kita cari jalan keluar terbaik lah," ujarnya kepada wartawan pada Minggu (28/9).
Mensesneg juga mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan BPMI untuk segera menjalin komunikasi dengan pihak CNN Indonesia. Bahkan, sebuah pertemuan penting antara perwakilan Istana dan CNN Indonesia dijadwalkan akan berlangsung pada Senin (29/9) ini. "Jadi besok, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah," pungkasnya, menunjukkan niat untuk meredakan ketegangan.
Kronologi Pencabutan ID Pers: Dari Pertanyaan Sensitif hingga Penarikan Mendadak
Pencabutan ID liputan ini bukanlah tanpa sebab. Pemicunya adalah pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara cegat (doorstop interview). Diana bertanya mengenai penanganan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah isu yang memang sedang hangat diperbincangkan publik.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengonfirmasi insiden ini dengan detail. "Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15 Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia," jelas Titin dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (28/9).
Titin juga menegaskan bahwa CNN Indonesia telah melayangkan surat resmi kepada Istana untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Ia juga memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo sangat kontekstual dan penting, mengingat perhatian besar masyarakat terhadap program MBG. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut merupakan bagian integral dari tugas jurnalistik untuk mengawal kebijakan publik.
Dewan Pers Bersuara Keras: Jamin Kebebasan Pers!
Insiden pencabutan ID pers ini segera menarik perhatian Dewan Pers, lembaga independen yang bertugas menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Dewan Pers mendesak Istana untuk segera mengembalikan identitas (ID) liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia. Mereka mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers.
Dewan Pers juga mengimbau agar semua pihak menghormati tugas dan fungsi pers sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. "Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di istana," demikian bunyi keterangan tertulis di situs resmi Dewan Pers, Minggu (28/9).
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, secara khusus menyatakan telah menerima pengaduan terkait kasus ini. Ia menekankan pentingnya bagi Biro Pers Istana untuk memberikan penjelasan transparan atas pencabutan ID liputan tersebut. Hal ini dinilai krusial agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana, yang merupakan jantung pemerintahan.
Mengapa Pertanyaan "Makan Bergizi Gratis" Begitu Penting?
Pertanyaan Diana Valencia tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah pertanyaan sembarangan. Program ini merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto yang menarik perhatian luas masyarakat. Implementasinya akan melibatkan anggaran negara yang tidak sedikit, serta berdampak langsung pada jutaan anak di seluruh Indonesia.
Sebagai jurnalis, tugas Diana adalah menggali informasi, menanyakan detail, dan mengawal implementasi program tersebut demi kepentingan publik. Pertanyaan-pertanyaan kritis adalah esensi dari jurnalisme investigatif dan pengawasan terhadap kekuasaan. Mencabut akses jurnalis karena pertanyaan yang relevan dan penting dapat diartikan sebagai upaya membungkam kebebasan pers dan menghalangi transparansi.
Ancaman Terhadap Kebebasan Pers dan Demokrasi
Kasus pencabutan ID pers ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan isu serius yang menyentuh pilar demokrasi: kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Pers memiliki fungsi kontrol sosial, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
Tindakan pencabutan ID pers, terutama jika dikaitkan dengan pertanyaan kritis, dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis. Hal ini berpotensi mendorong praktik swasensor, di mana jurnalis menjadi enggan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sensitif demi menjaga akses mereka. Jika ini terjadi, masyarakat akan kehilangan salah satu sumber informasi independen dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
Komaruddin Hidayat dari Dewan Pers berharap agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik. Terjaganya iklim kebebasan pers adalah prasyarat penting bagi tegaknya demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang akuntabel.
Menanti Titik Terang dari Pertemuan Istana dan CNN Indonesia
Dengan jadwal pertemuan antara Istana dan CNN Indonesia pada Senin (29/9), harapan besar tertumpu pada dialog tersebut. Publik, khususnya komunitas pers, menanti adanya penyelesaian yang adil dan transparan. Pengembalian ID pers Diana Valencia akan menjadi sinyal kuat bahwa Istana menghargai kebebasan pers dan berkomitmen terhadap transparansi.
Lebih dari itu, insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan pertanyaan dari media, sementara media juga harus terus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan kode etik yang tinggi. Hanya dengan saling menghormati peran masing-masing, iklim kebebasan pers di Indonesia dapat terus terjaga dan berkembang.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 29, 2025
