NEWS TANGERANG– Drama baru saja tersaji di lingkaran Istana Kepresidenan, memicu perdebatan sengit tentang kebebasan pers di Indonesia. Sebuah insiden mengejutkan terjadi ketika kartu identitas (ID) pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Pencabutan ini terjadi setelah Diana mengajukan pertanyaan sensitif mengenai isu MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.
Reaksi keras langsung datang dari Anggota Dewan Pers, Abdul Manan. Ia dengan tegas menyebut tindakan BPMI itu "sangat berlebihan" dan tidak proporsional. Insiden ini sontak menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan media, yang khawatir akan masa depan kebebasan berekspresi.
Awal Mula Drama di Istana
Kejadian bermula ketika Diana Valencia, seorang jurnalis yang bertugas meliput di Istana, mencoba mendapatkan klarifikasi terkait isu MBG yang sedang hangat dibicarakan. Pertanyaan yang diajukan Diana rupanya dianggap melewati batas oleh BPMI Sekretariat Presiden. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sendiri bersedia merespons pertanyaan tersebut.
Namun, beberapa waktu setelah insiden itu, sebuah tindakan mengejutkan diambil. Petugas dari BPMI Sekretariat Presiden mendatangi kantor CNN Indonesia TV di Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta, pada malam hari tanggal 27 September 2025 (asumsi typo dan harusnya tanggal baru-baru ini). Mereka mengambil langsung kartu identitas Pers Istana milik Diana Valencia, sebuah langkah yang jarang terjadi dan memicu banyak tanda tanya.
Suara Keras Dewan Pers: "Ini Berlebihan!"
Abdul Manan dari Dewan Pers tidak tinggal diam melihat insiden ini. Ia langsung bereaksi keras, menyebut tindakan pencabutan ID pers itu sebagai langkah yang "sangat berlebihan." Menurut Manan, mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara, termasuk Presiden, adalah hak fundamental yang dimiliki setiap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Manan menegaskan bahwa hak ini tidak bisa diganggu gugat, bahkan dilindungi oleh Undang-undang. Apalagi, pertanyaan Diana Valencia tentang MBG adalah topik yang sedang hangat dan penting untuk diketahui publik. Ini adalah bagian dari fungsi pers untuk mencari dan menyebarluaskan informasi demi kepentingan masyarakat luas.
Hak Jurnalis, Pilar Demokrasi
Manan mengingatkan bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers secara gamblang menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Dengan demikian, bertanya soal MBG, yang merupakan isu publik, jelas merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut. Mencabut ID pers karena pertanyaan semacam itu adalah bentuk pembungkaman.
Ia juga menyayangkan sikap Biro Pers Istana yang terkesan tidak menghormati kebebasan pers. Padahal, kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi. Presiden sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk merespons pertanyaan dari wartawan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Ini bukan hanya tentang transparansi, tapi juga tentang akuntabilitas.
Reaksi CNN Indonesia: Kaget dan Pertanyakan Alasan
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengungkapkan keterkejutannya atas insiden ini. Ia membenarkan bahwa ID Pers Istana atas nama Diana Valencia telah dicabut. "Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. Tepatnya pukul 19.15, seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia," jelas Titin.
Titin dan seluruh tim CNN Indonesia merasa sangat terkejut dan mempertanyakan dasar serta alasan di balik pencabutan ID Pers tersebut. Mereka tidak bisa memahami mengapa sebuah pertanyaan jurnalistik yang sah harus berujung pada sanksi seberat itu. Sebagai respons, CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk meminta klarifikasi dan mempertanyakan tindakan yang dianggap sewenang-wenang ini.
Respons Mensesneg yang Menggantung
Sayangnya, respons dari pihak Istana belum memberikan kejelasan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memilih untuk tidak menjawab secara langsung mengenai masalah pencabutan kartu identitas Pers Istana milik reporter CNN Indonesia Diana. Ketika ditanya usai konferensi pers terkait MBG di Kementerian Kesehatan, Prasetyo Hadi hanya mengatakan, "Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi."
Jawaban yang menggantung ini tentu saja tidak memuaskan dan justru menimbulkan lebih banyak spekulasi. Sikap Mensesneg yang enggan membahas insiden ini seolah mengindikasikan adanya upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah kebebasan pers yang sedang disorot. Publik dan media tentu berharap ada penjelasan yang lebih transparan dan bertanggung jawab dari pihak Istana.
Ancaman Terhadap Kebebasan Pers?
Abdul Manan juga mengingatkan bahwa tindakan Biro Pers Istana ini bisa menimbulkan kesan bahwa Presiden tidak menghormati kebebasan pers yang jelas dilindungi Undang-undang Pers. Baginya, adalah sesuatu yang wajar jika wartawan bertanya apa saja kepada Presiden. Manan, yang pernah bertugas meliput di Istana Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yakin bahwa menarik ID Card sama saja dengan melarang wartawan tersebut melakukan liputan di Istana.
Ini bukan sekadar masalah satu jurnalis, tapi menyangkut prinsip dasar kebebasan pers. Menghukum wartawan hanya karena bertanya kepada Presiden tentang topik di luar agenda resmi adalah sikap yang bisa dikategorikan melanggar kebebasan pers. Manan mendesak Biro Pers Media dan Informasi Istana Presiden untuk segera memulihkan hak Diana Valencia, memberikan kembali aksesnya untuk bisa meliput di Istana Negara.
Menanti Resolusi dan Transparansi
Insiden pencabutan ID pers ini menjadi pengingat penting akan rapuhnya kebebasan pers jika tidak dijaga bersama. Transparansi dan keterbukaan informasi dari pejabat publik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dewan Pers dan CNN Indonesia berharap ada resolusi yang adil dan transparan dari pihak Istana.
Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Kebebasan pers bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan esensial dalam sebuah negara demokrasi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap, dan jurnalis adalah garda terdepan dalam memastikan hak tersebut terpenuhi.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 29, 2025
