NEWS TANGERANG– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan gebrakan yang cukup menghebohkan. Baru-baru ini, lembaga antirasuah itu secara serentak menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Aksi ini merupakan bagian dari penyidikan intensif kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, sebuah kasus yang menarik perhatian publik.
KPK Bergerak Cepat: Penggeledahan Serentak di Kediaman Pejabat Tinggi
Tak hanya kediaman Gubernur, rumah dinas Bupati Mempawah Erlina juga turut menjadi sasaran penggeledahan. Erlina sendiri diketahui merupakan istri dari Gubernur Ria Norsan, sehingga penggeledahan ini menyasar langsung "power couple" di pucuk pimpinan daerah tersebut. Langkah tegas KPK ini sontak menjadi sorotan, menunjukkan bahwa tidak ada celah bagi praktik korupsi, bahkan di level tertinggi pemerintahan daerah.
Upaya paksa ini dilakukan oleh penyidik KPK pada akhir Maret lalu, tepatnya tanggal 24 dan 25 Maret. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kegiatan penting ini melalui keterangan tertulis yang dirilis kepada media.
"Benar, bahwa dalam pekan ini penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi Saudara RN," ujar Budi. Penggeledahan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk mencari petunjuk dan barang bukti yang krusial guna mengungkap tuntas perkara dugaan korupsi ini.
Target Operasi: Siapa Saja yang Terlibat dalam Skandal?
Penyidik KPK bekerja keras untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penggeledahan tersebut belum bisa dibeberkan secara rinci kepada publik. Namun, yang jelas, setiap dokumen, perangkat elektronik, atau petunjuk lain yang ditemukan akan menjadi bagian penting dari puzzle penyelidikan.
Pada hari yang sama, setelah penggeledahan, penyidik melanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Proses pemeriksaan ini dilakukan di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, menunjukkan koordinasi yang erat antara KPK dan aparat penegak hukum setempat.
Gubernur Ria Norsan dan Bupati Erlina sendiri sebelumnya juga sudah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Pemanggilan mereka menunjukkan bahwa KPK melihat adanya potensi keterlibatan atau setidaknya pengetahuan mereka terkait proyek jalan yang bermasalah ini.
Kilas Balik Kasus: Proyek Jalan Rp40 Miliar di Mempawah yang Mencurigakan
Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini? Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memberikan gambaran jelas. Ia menjelaskan bahwa dugaan korupsi proyek jalan ini terjadi ketika Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah.
Ria Norsan, yang merupakan kader Partai Gerindra, menjabat sebagai Bupati Mempawah selama dua periode berturut-turut, yakni dari tahun 2009 hingga 2014, dan dilanjutkan pada periode 2014 hingga 2018. "Saya kasih gambaran, jadi itu tuh perkara waktu yang bersangkutan jadi Bupati Mempawah sebelum jadi gubernur, perkara proyek jalan," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta.
Proyek jalan yang dimaksud diduga telah merugikan keuangan negara hingga angka yang fantastis, yaitu Rp40 miliar. Sebuah jumlah yang sangat besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat. KPK telah menetapkan kepala dinas terkait sebagai tersangka awal dalam kasus ini.
Jejak Korupsi: Dari Kebijakan Hingga Penyimpangan Anggaran
KPK tidak berhenti pada kepala dinas. Asep Guntur memastikan bahwa penyidik akan terus mendalami peran Ria Norsan dalam proyek jalan yang diduga merugikan negara tersebut. Logikanya sederhana, setiap proyek pembangunan atau perbaikan jalan pasti sepengetahuan dan melalui persetujuan kepala daerah.
"Ini yang tersangkanya baru kepala dinasnya kalau enggak salah. Jadi, kita sedang mendalami juga," tegas Asep. Ia menambahkan, "Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung ke, tanpa sepengetahuan kepala daerah di situ. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa, gitu." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa KPK mencari tahu apakah ada kebijakan yang menyimpang atau intervensi yang merugikan negara dari pihak pimpinan daerah saat itu.
Sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan yang lebih luas, KPK sebelumnya juga telah melakukan serangkaian penggeledahan. Tercatat, ada 16 lokasi berbeda yang digeledah di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Penggeledahan masif ini dilakukan pada akhir April lalu, menunjukkan betapa seriusnya KPK dalam mengusut tuntas jaringan korupsi ini.
Apa Selanjutnya? Menanti Babak Baru Penyelidikan yang Transparan
Kasus ini masih terus bergulir dan menyimpan banyak misteri yang perlu diungkap. Pemeriksaan saksi-saksi dan analisis barang bukti akan menjadi kunci untuk membuka tabir di balik dugaan korupsi proyek jalan Rp40 miliar ini. Publik, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, tentu menantikan kejelasan dan keadilan dari proses hukum ini.
KPK berkomitmen untuk bekerja secara transparan dan profesional, memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini adalah pengingat penting bagi kita semua, terutama generasi muda, bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat. Kita tunggu saja, babak baru apa yang akan terungkap dari skandal proyek jalan yang menghebohkan ini.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 26, 2025
