NEWS TANGERANG– Jakarta, CNN Indonesia – Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih ini secara resmi mengusulkan perubahan drastis pada sistem Pemilu Legislatif (Pileg) menjadi proporsional tertutup. Usulan ini diajukan lewat revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memicu perdebatan sengit tentang masa depan demokrasi kita.
Kamis, 25 Sep 2025 00:53 WIB
Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup? Yuk, Pahami Bedanya!
Buat kamu yang mungkin belum familiar, mari kita bedah dulu apa sih sebenarnya sistem proporsional tertutup itu. Bayangkan begini: kalau sekarang kamu bisa mencoblos langsung nama calon anggota legislatif (caleg) yang kamu kenal atau idolakan di surat suara, nah, di sistem proporsional tertutup ini ceritanya bakal beda.
Dalam sistem ini, pemilih hanya akan mencoblos logo atau nama partai politik, bukan nama individu caleg. Daftar nama caleg sudah disusun dan diurutkan oleh partai. Jadi, siapa yang akan duduk di kursi parlemen ditentukan berdasarkan nomor urut yang sudah ditetapkan partai dan perolehan suara partai tersebut di daerah pemilihan.
Ini sangat berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang kita pakai sejak Pemilu 2004. Di sistem terbuka, suara terbanyak individu caleg dari satu partai lah yang akan melenggang ke Senayan, meskipun nomor urutnya kecil. Intinya, di sistem tertutup, partai punya kendali penuh atas siapa wakil rakyat yang akan mereka kirim ke parlemen.
Mengapa PDIP Ingin Mengubahnya? Alasan di Balik Usulan Hasto
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa usulan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya partai untuk melakukan "institusionalisasi" agar fungsi-fungsi partai bisa berjalan optimal dan lebih terarah. Sikap ini bahkan sudah menjadi keputusan resmi dalam Kongres PDIP awal Agustus lalu, menunjukkan keseriusan partai dalam mendorong perubahan ini.
Hasto berpendapat bahwa demokrasi elektoral yang terlalu bergantung pada populisme hanya akan melahirkan politik yang bersifat industrial dan sangat kapitalistik. Artinya, politik jadi butuh "modal" besar, di mana popularitas dan uang seringkali lebih dominan daripada kualitas dan ideologi. Ini bisa membuat persaingan antar caleg di internal partai menjadi tidak sehat.
Dengan sistem proporsional tertutup, PDIP berharap bisa mengembalikan marwah partai sebagai pilar utama demokrasi. Mereka ingin partai lebih fokus pada kaderisasi dan ideologi, bukan sekadar mencari figur populer yang punya banyak uang untuk kampanye. Tujuannya adalah untuk mencetak wakil rakyat yang benar-benar berkualitas dan memahami visi-misi partai.
Pro Kontra: Dampak Positif dan Negatif Sistem Ini
Setiap perubahan besar pasti punya dua sisi mata uang, begitu juga dengan usulan sistem proporsional tertutup ini. Mari kita intip apa saja potensi baik dan buruknya jika sistem ini benar-benar diterapkan.
Sisi Positif: Mendorong Partai yang Kuat dan Berintegritas?
Dari kacamata pendukung, sistem ini diyakini bisa memperkuat partai politik sebagai institusi. Partai akan punya kontrol lebih besar dalam menyeleksi dan menempatkan kader-kader terbaiknya, berdasarkan rekam jejak dan komitmen terhadap partai. Ini bisa mengurangi praktik "politik uang" atau "jual beli suara" yang sering terjadi di sistem terbuka, di mana caleg harus bersaing ketat dengan sesama caleg dari partai yang sama.
Kaderisasi internal partai juga diharapkan akan berjalan lebih serius dan terstruktur. Partai akan terdorong untuk mencetak politisi yang berkualitas, berintegritas, dan memahami betul visi-misi partai. Jadi, yang dicalonkan adalah mereka yang benar-benar punya kualifikasi tinggi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan bagi kemajuan Indonesia.
Sisi Negatif: Demokrasi di Ujung Tanduk atau Pilihan Rakyat Terpasung?
Namun, di sisi lain, banyak kritik dan kekhawatiran yang muncul dari berbagai kalangan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah berkurangnya pilihan langsung bagi pemilih. Kamu sebagai warga negara tidak lagi bisa memilih "orangnya" secara spesifik, melainkan hanya "partainya". Ini bisa membuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen menjadi lebih renggang, karena caleg tidak merasa langsung dipilih oleh rakyat.
Potensi oligarki partai juga menjadi sorotan tajam. Dengan kendali penuh di tangan partai, ada kekhawatiran bahwa keputusan-keputusan penting, termasuk penentuan caleg, hanya akan didominasi oleh segelintir elite partai. Ini bisa mengurangi transparansi dan akuntabilitas individu caleg kepada pemilih. Suara rakyat seolah "terpasung" karena tidak bisa memilih figur yang mereka inginkan secara langsung, bahkan jika figur tersebut sangat populer dan berprestasi.
Belajar dari Negara Lain: Sistem Hybrid ala Jerman?
Menariknya, Hasto tidak menutup kemungkinan adanya sistem campuran atau hybrid. Ia menyebut contoh Jerman, yang menggabungkan elemen proporsional terbuka dan tertutup. Di Jerman, pemilih bisa memberikan dua suara: satu untuk caleg di daerah pemilihannya (mirip sistem terbuka), dan satu lagi untuk partai (mirip sistem tertutup).
Sistem hybrid semacam ini bisa menjadi jalan tengah yang menarik. Ia mencoba menyeimbangkan antara pentingnya peran partai dalam membangun ideologi dan kaderisasi, dengan hak pemilih untuk memilih individu yang mereka percaya. Namun, tentu saja, implementasinya akan jauh lebih kompleks dan butuh kajian mendalam serta kesepakatan politik yang luas.
Bukan untuk Pilpres dan Pilkada: Batasan Usulan PDIP
Penting untuk digarisbawahi, usulan PDIP ini hanya berlaku untuk Pemilu Legislatif (Pileg), yaitu pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hasto menegaskan bahwa untuk Pemilu Presiden (Pilpres), Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Wakil Kepala Daerah, sistem pemilu terbuka dan langsung oleh rakyat tetap akan dipertahankan. Jadi, kamu masih bisa memilih langsung presiden dan kepala daerah favoritmu tanpa perubahan.
Apa Kata Publik dan Partai Lain? Menanti Reaksi dan Dinamika Politik
Saat ini, usulan ini masih dalam tahap komunikasi dan dialog di internal PDIP dan dengan pihak-pihak terkait. Pastinya, wacana ini akan memicu perdebatan panjang di kalangan partai politik lain, akademisi, aktivis, dan tentu saja, masyarakat luas. Setiap partai punya kepentingan dan pandangan berbeda tentang sistem pemilu yang ideal untuk Indonesia.
Revisi UU Pemilu adalah isu krusial yang menentukan arah demokrasi kita ke depan. Oleh karena itu, diskusi yang terbuka, transparan, dan melibatkan berbagai pihak sangat dibutuhkan. Jangan sampai perubahan ini justru menimbulkan polemik baru atau mengurangi kualitas demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payah.
Masa Depan Demokrasi Kita: Bagaimana Peran Anak Muda?
Bagi kamu para anak muda, isu ini sangat relevan dan penting untuk diikuti. Sistem pemilu adalah fondasi bagaimana wakil-wakilmu di parlemen terpilih, yang kemudian akan membuat kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupanmu. Apakah kamu ingin punya hak untuk memilih langsung individu yang kamu percaya, atau lebih percaya pada seleksi partai? Ini adalah pertanyaan besar yang perlu kamu pikirkan dan diskusikan.
Jangan cuma jadi penonton! Pahami isu ini, diskusikan dengan teman-temanmu, dan sampaikan aspirasimu melalui berbagai platform. Suaramu penting untuk menentukan arah demokrasi Indonesia di masa depan. Perubahan sistem pemilu bisa berdampak jangka panjang pada kualitas wakil rakyat dan kebijakan yang mereka hasilkan, jadi pastikan kamu ikut bersuara.
Usulan PDIP untuk kembali ke sistem proporsional tertutup memang sebuah langkah berani yang berpotensi mengubah wajah Pileg 2026 secara fundamental. Meskipun masih dalam tahap wacana dan dialog, penting bagi kita semua untuk terus memantau perkembangannya. Demokrasi yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama, dan setiap perubahan harus dipertimbangkan matang-matang demi kepentingan rakyat banyak.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 25, 2025
