NEWS TANGERANG– Sebuah gebrakan besar siap mewarnai perjalanan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian, sebuah langkah strategis yang mengindikasikan komitmen serius terhadap perbaikan internal Korps Bhayangkara.
Pengumuman ini datang langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, memicu banyak pertanyaan dan harapan dari berbagai kalangan. Tujuannya jelas: melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh agar Polri semakin profesional dan dicintai masyarakat.
Sinyal Kuat dari Istana: Komite Reformasi Polri Resmi Dibentuk
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi, menjadi sosok yang pertama kali mengungkap alasan di balik keputusan penting ini. Menurutnya, inisiatif Presiden Prabowo bukan tanpa dasar, melainkan didorong oleh keinginan kuat untuk melihat Polri terus berkembang menjadi lebih baik.
Prasetyo menjelaskan, pembentukan komite ini adalah cerminan nyata kepedulian Presiden terhadap institusi penegak hukum tersebut. "Tentunya kita semua sangat mencintai institusi Kepolisian," ujar Prasetyo, "tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi dan itu biasa untuk seluruh institusi."
Pernyataan ini seolah menjadi sinyal bahwa tidak ada institusi yang sempurna, dan evaluasi adalah bagian tak terpisahkan dari proses kemajuan. Presiden Prabowo melihat potensi perbaikan di tubuh Polri dan siap mendukungnya secara penuh.
Menanti Arahan Presiden: Peran Ahmad Dofiri dan Proses Pembentukan
Di tengah riuhnya kabar pembentukan komite ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, turut memberikan tanggapan. Sosok yang juga mantan Wakapolri ini mengaku masih menanti arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.
Saat itu, Dofiri menjelaskan bahwa prosesnya masih dalam tahap awal setelah pertemuan dengan Presiden. "Kita baru menghadap beliau. Kita masih menunggu, biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.
Ia juga belum bisa memberikan detail lebih jauh mengenai kemungkinan Komite Reformasi Kepolisian akan menggandeng pihak eksternal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Kan, belum terbentuk," ungkapnya singkat, mengisyaratkan bahwa segala keputusan akan diambil setelah struktur komite benar-benar final.
Keterlibatan pihak eksternal, terutama dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi, seringkali dianggap krusial dalam proses reformasi. Hal ini untuk memastikan objektivitas dan mengakomodasi berbagai perspektif demi perbaikan yang komprehensif.
Bukan Sekadar Wacana: Komitmen Perbaikan Menyeluruh
Prasetyo Hadi lebih lanjut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tengah serius menentukan sosok Ketua dan Anggota Komite Reformasi Kepolisian. Proses seleksi ini tentu akan mempertimbangkan rekam jejak, kapabilitas, dan komitmen terhadap reformasi.
Ia juga memastikan bahwa pelbagai pihak akan dilibatkan dalam Komite Reformasi Kepolisian itu, menandakan pendekatan yang inklusif. Ini penting agar hasil reformasi nantinya benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Prasetyo, tim Komite Reformasi Kepolisian ini akan diumumkan ke publik setelah resmi terbentuk. Bahkan, ia menyebut paling lambat tim tersebut diharapkan sudah mulai bekerja pada pekan yang sama dengan pengumuman tersebut.
"Tunggu, Insya Allah dalam minggu ini. Sedang disusun, sedang disusun (Keputusan Presiden)," tuturnya saat itu, memberikan gambaran bahwa segala persiapan sedang dikebut agar komite bisa segera beraksi.
Kapolri Siap Dukung Penuh: Transformasi Berkelanjutan Polri
Menyikapi inisiatif Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan sikap positif dan kooperatif. Ia menegaskan bahwa institusi Polri siap menindaklanjuti seluruh kebijakan yang diambil oleh Presiden.
Termasuk di dalamnya adalah hasil dan arahan yang akan muncul dari Komite Reformasi Kepolisian. "Kita tunggu saja, yang pasti polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, pada kesempatan yang sama.
Kapolri juga menekankan bahwa terlepas dari pembentukan Komite Reformasi Kepolisian, Polri selama ini juga terus berupaya melakukan transformasi. Ini adalah bagian dari komitmen internal untuk perbaikan berkelanjutan.
Institusi Bhayangkara, kata Listyo Sigit, senantiasa menerima masukan atau kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan. Sikap terbuka ini menjadi kunci agar Polri dapat terus beradaptasi dan memenuhi ekspektasi publik.
Apa Selanjutnya? Harapan dan Tantangan Komite Reformasi
Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Korps Bhayangkara selalu terbuka dan terus melakukan evaluasi kinerja. Tujuannya agar dapat menjadi institusi keamanan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.
"Polri selalu terbuka terhadap evaluasi-evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal hal yang diharapkan masyarakat," pungkasnya.
Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah harapan besar. Harapan agar Polri dapat semakin profesional, transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat.
Tantangan yang menanti komite ini tentu tidak ringan. Diperlukan sinergi antara internal Polri, pemerintah, dan elemen masyarakat untuk mewujudkan reformasi yang substansial dan berkelanjutan. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Komite Reformasi Kepolisian di bawah arahan Presiden Prabowo.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 18, 2025
