NEWS TANGERANG– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang jadi solusi gizi, belakangan ini malah bikin geger. Isu food tray atau wadah makanannya diduga mengandung minyak babi. Kabar ini sontak membuat banyak pihak bertanya-tanya, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang sangat menjunjung tinggi kehalalan.
Penolakan pun sempat terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Sulawesi Utara. Masyarakat di sana merasa ragu dengan kehalalan program ini, hanya karena isu wadah makanan yang viral di media sosial. Ini tentu jadi PR besar bagi penyelenggara program.
PBNU Angkat Bicara: Hukum Fikih Benda Najis Babi
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak tinggal diam melihat keresahan ini. Melalui Ketua PBNU, Fahrur A Rozi, mereka memberikan pencerahan dari sudut pandang fikih NU. Ini penting banget buat menenangkan publik yang khawatir.
Menurut Fahrur, benda keras seperti food tray yang terkena najis babi itu sebenarnya bisa disucikan. Caranya gampang, cukup dicuci bersih saja. Jadi, setelah dicuci, wadah tersebut bisa digunakan kembali tanpa masalah, sesuai dengan ajaran fikih NU.
Makanan Tetap Halal, Asal…
Lalu bagaimana dengan status makanan yang disajikan di food tray tersebut? Fahrur menegaskan bahwa menu MBG tetap halal dikonsumsi. Syaratnya, tentu saja setelah food tray-nya dibersihkan secara tuntas dari najis.
Ia menjelaskan perbedaan krusial: makanan baru dikatakan haram jika minyak babi itu tercampur langsung dengan makanannya. Kalau hanya wadahnya yang terkena dan sudah dicuci, itu beda cerita. "Kalau minyak babi tercampur makanan, itu jelas haram. Kalau ompreng terkena minyak babi, bisa disucikan bersih dan boleh dipakai," kata Fahrur, menegaskan status halal makanan tersebut.
Transparansi dari BGN: Apa Sebenarnya yang Terjadi?
Meski PBNU sudah memberikan fatwa yang menenangkan, Fahrur tetap berharap Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan lebih detail. Publik perlu tahu di mana letak dugaan kandungan babi itu dan bagaimana prosesnya bisa terjadi. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah isu serupa terulang.
"Soal isu ompreng MBG yang mengandung babi saya kira perlu penjelasan lebih lanjut, di mana letaknya dan bagaimana prosesnya," ujarnya. PBNU juga berharap program MBG ke depan bisa lebih baik dan higienis, karena program ini sangat bermanfaat, terutama bagi santri di pondok pesantren yang menjadi salah satu target penerima.
BGN Buka-bukaan: Minyak Hanya untuk Proses Produksi
Kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara soal penolakan program MBG di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Utara. Penolakan ini murni karena isu viral tentang nampan makanan yang diragukan kehalalannya. Dadan mengakui, isu ini membuat sejumlah masyarakat Sulut meragukan kehalalan makan bergizi yang disalurkan pemerintah.
Namun, Dadan menjelaskan bahwa minyak babi bukan komponen dari food tray MBG itu sendiri. Wadah tersebut terbuat dari berbagai jenis logam, termasuk nikel, yang memang umum digunakan untuk peralatan makan. Minyak justru digunakan dalam proses pencetakan food tray.
"Minyak itu digunakan pada saat stamping-stamping atau pencetakan yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan mudah," jelas Dadan. Ini adalah praktik standar dalam industri manufaktur logam. Yang terpenting, setelah proses pencetakan selesai, minyak-minyak tersebut dibilas dan dibersihkan secara menyeluruh hingga steril. Jadi, seharusnya tidak ada residu minyak babi yang menempel pada wadah saat didistribusikan kepada masyarakat.
Dampak Isu Halal: Kepercayaan Publik Terguncang
Isu sensitif seperti ini, apalagi menyangkut kehalalan makanan, memang cepat menyebar dan bisa mengguncang kepercayaan publik. Penolakan di Sulawesi Utara menjadi bukti nyata bagaimana sebuah informasi, meskipun belum sepenuhnya jelas, bisa berdampak besar pada penerimaan program pemerintah. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang transparan dan cepat tanggap dari pihak penyelenggara.
Masyarakat, khususnya yang mayoritas Muslim, sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, setiap program yang melibatkan penyediaan makanan harus memastikan standar halal yang ketat, tidak hanya pada bahan makanan, tetapi juga pada proses produksi dan wadah penyajiannya. Keraguan sekecil apapun bisa memicu reaksi berantai.
Pentingnya Jaminan Produk Halal dan Edukasi
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Sinergi antara Badan Gizi Nasional dan lembaga penjamin produk halal, seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), menjadi krusial. Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional, seperti yang dilakukan BGN, adalah langkah positif yang harus terus diperkuat.
Edukasi kepada masyarakat juga tak kalah penting. Penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang proses produksi, bahan yang digunakan, serta langkah-langkah penjaminan halal, bisa mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. Ketika masyarakat paham dan mendapatkan informasi yang akurat dari sumber terpercaya, mereka akan lebih percaya dan mendukung program yang ada. Ini juga mengurangi potensi penyebaran hoaks atau informasi yang tidak benar.
Menuju Program MBG yang Lebih Baik dan Higienis
PBNU dan BGN sama-sama memiliki harapan besar agar program MBG bisa terus berjalan dengan lebih baik. Fokus pada kebersihan dan higienitas adalah kunci utama. Program ini memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti santri di pesantren atau anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi seimbang.
Dengan komunikasi yang terbuka, penjaminan halal yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas, program Makan Bergizi Gratis bisa kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Mari berharap agar insiden ini menjadi momentum untuk perbaikan dan peningkatan kualitas, bukan penghambat jalannya program mulia ini.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 18, 2025
