NEWS TANGERANG– Drama perebutan kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya mencapai babak baru yang bikin geger. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi mengesahkan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono. Keputusan ini sontak menjadi sorotan, terutama bagi kubu Agus Suparmanto yang juga mengklaim sebagai ketua umum terpilih.
Mengapa Kemenkumham Pilih Mardiono? Ini Dia Alasannya!
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas buka-bukaan soal alasan di balik pengesahan ini. Menurut Supratman, kubu Mardiono adalah yang pertama mendaftarkan kepengurusan mereka pada 30 September 2025. Pendaftaran ini dilakukan tak lama setelah Muktamar ke-X PPP di Ancol digelar, menunjukkan gerak cepat dari kubu Mardiono.
Proses penelitian oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham juga menemukan konsistensi. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diajukan kubu Mardiono masih sama dengan hasil Muktamar ke-IX di Makassar. Tidak ada perubahan signifikan pada AD/ART tersebut, menjadi poin penting dalam pertimbangan Kemenkumham.
Setelah semua proses penelitian rampung, Menteri Supratman pun langsung membubuhkan tanda tangannya pada Surat Keputusan (SK) pengesahan. SK tersebut mengukuhkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP yang sah di mata hukum.
Kilas Balik Drama Muktamar Ancol: Dua Ketum dalam Satu Partai?
Sebelum keputusan Kemenkumham ini, PPP sempat dilanda dualisme kepemimpinan yang cukup pelik. Muktamar ke-X yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 27 September lalu, justru melahirkan dua nama ketua umum. Situasi ini menciptakan kebingungan dan ketegangan di internal partai berlambang Ka’bah tersebut.
Perebutan Kursi Panas Ketum PPP
Mardiono mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi, mendapat dukungan penuh dari 1.304 muktamirin pemilik hak suara. Namun, klaim ini langsung ditolak oleh sebagian peserta Muktamar, yang merasa proses penetapan Mardiono tidak sah. Muhamad Romahurmuziy alias Romy, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, kemudian tampil mengumumkan nama lain.
Romy menyatakan bahwa mantan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, adalah Ketua Umum PPP periode 2025-2030 yang sah. Kedua kubu ini pun saling adu klaim, menciptakan ‘perang dingin’ yang berujung pada pengajuan berkas ke Kemenkumham.
Implikasi Keputusan Kemenkumham: Damai atau Makin Panas?
Dengan adanya SK pengesahan ini, secara hukum kepengurusan PPP di bawah Mardiono kini memiliki legitimasi. Namun, pertanyaan besar muncul: apakah keputusan ini akan mengakhiri drama dualisme atau justru memicu babak baru? Kubu Agus Suparmanto yang merasa juga memiliki hak, kemungkinan besar tidak akan tinggal diam.
Bisa jadi, langkah hukum atau upaya lain akan ditempuh untuk memperjuangkan klaim mereka. Keputusan Kemenkumham ini menjadi penentu arah masa depan PPP, partai yang dikenal dengan sejarah panjangnya dalam perpolitikan Indonesia.
Apa Kata Menteri Supratman?
Saat ditanya mengenai pendaftaran dari kubu Agus Suparmanto, Menteri Supratman mengaku belum mengetahuinya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu langsung dengan perwakilan dari kubu Agus. Supratman hanya memastikan bahwa SK pengesahan kepengurusan hasil Muktamar PPP sudah ia tandatangani.
Penandatanganan SK tersebut dilakukan pada 2 Oktober 2025, sekitar pukul 10 atau 11 pagi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Kemenkumham hanya memproses berkas yang masuk lebih dulu dan memenuhi syarat.
Menanti Babak Selanjutnya: Akankah PPP Bersatu Kembali?
Kini, bola panas ada di tangan para kader PPP. Apakah mereka akan menerima keputusan Kemenkumham dan bersatu di bawah kepemimpinan Mardiono? Atau, akankah drama dualisme ini terus berlanjut, membawa PPP ke pusaran konflik yang lebih dalam?
Publik dan para pengamat politik tentu akan menantikan bagaimana kelanjutan kisah PPP ini. Semoga saja, demi kebaikan partai dan demokrasi, solusi terbaik bisa segera ditemukan.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: Oktober 2, 2025
