NEWS TANGERANG– Sebuah program mulia bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) di Brebes, Jawa Barat, mendadak jadi sorotan publik. Bukan karena keberhasilannya, melainkan karena sebuah surat pernyataan kontroversial yang bikin heboh jagat maya. Surat itu, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Brebes, seolah meminta wali murid untuk tidak menuntut jika anak mereka mengalami keracunan makanan dari program tersebut.
Sontak, media sosial langsung ramai. Banyak pihak yang mempertanyakan etika dan tanggung jawab di balik program yang seharusnya menjamin gizi anak-anak. Kekhawatiran pun meluas, apakah ini berarti program MBG tidak aman?
Mengapa Surat Pernyataan Itu Bikin Heboh?
Bayangkan, anak Anda akan menerima makanan gratis di sekolah, sebuah inisiatif baik untuk memastikan mereka mendapat gizi yang cukup. Namun, tiba-tiba Anda diminta menandatangani surat yang intinya menyatakan Anda tidak akan menuntut jika terjadi hal buruk seperti keracunan. Tentu saja ini memicu tanda tanya besar.
Surat edaran dari MTsN 2 Brebes ini viral dan langsung menjadi perbincangan hangat. Banyak orang tua merasa keberatan, bahkan marah, karena merasa tanggung jawab atas keselamatan anak-anak mereka seolah dialihkan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan menyangkut kepercayaan dan keamanan.
BGN Brebes Angkat Bicara: Bukan Lepas Tangan!
Polemik ini akhirnya sampai ke telinga Badan Gizi Nasional (BGN). Koordinator Wilayah BGN Brebes, Arya Dewa Nugroho, segera memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar, seolah BGN lepas tangan dari insiden terkait pelaksanaan program MBG, adalah tidak benar.
"Informasi yang beredar seolah-olah BGN lepas tangan, adalah tidak benar," kata Arya dalam pernyataannya. Pernyataan ini penting untuk menenangkan kekhawatiran publik dan menegaskan komitmen BGN terhadap program ini. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa solusi.
Arya juga menambahkan bahwa BGN memiliki prosedur dan standar yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan. Setiap insiden akan ditangani dengan serius dan tidak akan ada pihak yang dibiarkan lepas dari tanggung jawab. Ini adalah jaminan bagi para penerima manfaat program.
Mediasi Panas, Angket Kontroversial Ditarik
Setelah kehebohan di media sosial, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari MTsN 2 Brebes langsung bergerak cepat. Mereka melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk BGN, untuk mencari titik terang dan solusi terbaik. Suasana mediasi tentu tidak mudah, mengingat sensitivitas isu yang menyangkut kesehatan anak-anak.
Dari pertemuan tersebut, ada kabar baik yang muncul. Pihak sekolah bersedia menarik kembali angket kontroversial yang sempat beredar luas. Ini adalah langkah pertama yang krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menunjukkan itikad baik dari pihak sekolah.
"Hasil dari mediasi, pihak MTs menarik angket tersebut dan menjelaskan ke wali murid bahwasanya angket tersebut ditarik dan murni membagikan angket terkait alergi siswa saja," ungkap Arya. Ini berarti fokus kembali pada pendataan alergi, bukan pelepasan tanggung jawab.
Selain penarikan angket, pihak sekolah juga sepakat untuk menerima dan menyetujui menjadi penerima manfaat Program MBG. Mereka bahkan menandatangani perjanjian kerja sama sesuai petunjuk teknis BGN. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan program dengan standar yang benar.
Penjelasan Pihak Sekolah: Niat Baik yang Salah Paham?
Kepala MTsN 2 Brebes, Syamsul Maarif, akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan duduk perkara dari sisi sekolah. Ia menegaskan bahwa angket tersebut sebenarnya bertujuan untuk memastikan kesiapan siswa dalam pelaksanaan MBG di sekolah. Ini termasuk mendata kondisi kesehatan maupun potensi alergi yang mungkin dimiliki siswa.
"Adapun surat pernyataan yang beredar dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan siswa-siswi dalam menerima program MBG, mengingat kondisi kesehatan siswa-siswi serta adanya alergi atau ketidakcocokan dalam hal makanan dari program tersebut," jelas Syamsul. Niatnya baik, yaitu untuk melindungi siswa, namun formulasi kalimatnya yang keliru justru menimbulkan polemik.
Syamsul mengakui bahwa pemilihan kata dalam surat pernyataan tersebut mungkin kurang tepat dan menimbulkan multitafsir. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Penjelasan ini sedikit banyak membantu meredakan ketegangan, meskipun tetap menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak.
Kemenag Jateng Ikut Bersuara: Bukan Instruksi Kami!
Polemik ini juga menarik perhatian Kantor Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah. Mereka segera melakukan investigasi internal dan memberikan klarifikasi terpisah. Plt Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jateng, Wahid Arbani, menjelaskan bahwa edaran tersebut sudah resmi ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.
"(Surat) Sudah dicabut, langsung ditarik. Hari Jumat siang, atas instruksi Kasi Penmad Brebes, surat itu kemudian ditarik. Tidak lagi dipakai, ditarik dari peredaran," kata Wahid. Respons cepat dari Kemenag Jateng ini menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah dan menjaga nama baik program pendidikan.
Wahid juga menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari pihaknya terkait penerbitan surat kontroversial tersebut. Menurutnya, surat itu murni merupakan inisiatif internal di tingkat madrasah. "Intinya kita mendukung program MBG ini dan tidak ada instruksi dari kantor wilayah untuk membuat pernyataan atau apa itu tadi," jelasnya. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan program MBG secara umum tetap didukung penuh oleh Kemenag.
Pelajaran Penting dari Polemik Brebes
Insiden di Brebes ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi semua pihak. Pertama, pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan. Niat baik bisa saja disalahpahami jika disampaikan dengan cara yang keliru. Setiap kalimat dalam dokumen resmi, terutama yang menyangkut keselamatan dan tanggung jawab, harus disusun dengan sangat hati-hati.
Kedua, perlunya koordinasi yang erat antarlembaga. Program sebesar MBG melibatkan banyak pihak, dari BGN hingga sekolah dan Kemenag. Koordinasi yang baik akan mencegah munculnya kebijakan internal yang justru bertentangan dengan semangat program.
Ketiga, kekuatan media sosial dalam menyuarakan isu publik. Kehebohan di media sosial memang bisa memicu kegaduhan, namun juga menjadi alat kontrol yang efektif. Dengan adanya perhatian publik, masalah dapat segera diidentifikasi dan dicari solusinya.
Menuju Program MBG yang Lebih Transparan dan Aman
Dengan ditariknya surat pernyataan kontroversial dan adanya klarifikasi dari berbagai pihak, diharapkan program Makan Bergizi Gratis di MTsN 2 Brebes bisa berjalan kembali dengan lancar. Kepercayaan wali murid dan masyarakat perlu dibangun kembali melalui tindakan nyata.
BGN dan Kemenag perlu terus mengawasi pelaksanaan program ini di seluruh wilayah, memastikan bahwa standar keamanan dan gizi terpenuhi. Komunikasi yang proaktif dan edukasi kepada pihak sekolah serta orang tua juga sangat penting.
Semoga polemik ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan transparansi program MBG. Tujuannya mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak untuk tumbuh kembang optimal. Dengan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, program ini bisa berjalan sukses dan tanpa kekhawatiran lagi.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 17, 2025
