NEWS TANGERANG– Jumat, 26 Sep 2025 04:51 WIB
Gelombang protes keras menyapu Makassar, Sulawesi Selatan, saat sejumlah aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil mengepung kantor serta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tamalanrea. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas temuan makanan yang tidak layak konsumsi, bahkan ada yang sudah basi dan berbelatung, dalam program Makanan Bergizi (MBG). Suasana di lokasi memanas, dipenuhi orasi dan teriakan menuntut kejelasan.
Api Amarah di Tamalanrea: SPPG Jadi Sasaran
Aksi unjuk rasa ini bukan tanpa alasan. Massa yang geram menuntut klarifikasi mendesak dari SPPG terkait kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa sekolah. Mereka membawa serta bukti-bukti yang beredar luas di media sosial, menunjukkan betapa parahnya masalah ini.
Koordinator aksi, Ikhsan, dengan tegas menyuarakan tuntutan massa. "Kami menuntut program MBG dihentikan dan SPPG bertanggung jawab terhadap banyaknya video viral tentang makanan berulat," katanya pada Kamis (25/9). Tuntutan ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap pihak penyelenggara program.
Skandal Belatung yang Mengguncang Media Sosial
Pemicu utama kemarahan publik adalah sebuah video viral yang menunjukkan adanya belatung pada nampan menu MBG yang dibagikan kepada siswa SMA di Kecamatan Tamalanrea. Video tersebut dengan cepat menyebar, memicu reaksi keras dan kekhawatiran serius akan standar kebersihan serta keamanan pangan.
Kejadian ini bukan sekadar insiden kecil, melainkan puncak dari serangkaian masalah yang telah lama membayangi program MBG. Masyarakat merasa dibohongi dan khawatir akan kesehatan anak-anak mereka yang mengonsumsi makanan tersebut. Video itu menjadi bukti nyata kegagalan sistem pengawasan yang seharusnya menjamin kualitas makanan.
Ironi Izin Operasional dan Standar Higienis
Selain masalah kualitas makanan, massa juga menyoroti dugaan bahwa kantor dan dapur SPPG di Tamalanrea beroperasi tanpa izin yang memadai. Mereka mempertanyakan legalitas operasional fasilitas tersebut, terutama terkait standar higienis dan kelayakan beroperasi.
"Kami juga mempertanyakan surat perijinan higienis kelayakan beroperasi," ungkap Ikhsan. Ia menambahkan, "Sehingga kami ke sini meminta pertanggungjawaban bagaimana sebenarnya pengawasan dalam pengelolaan makanan sebelum diserahkan di sekolah-sekolah." Ini menunjukkan adanya keraguan besar terhadap transparansi dan kepatuhan SPPG terhadap regulasi yang berlaku.
Respons SPPG: Akui Kesalahan, Tapi…
Menanggapi tekanan massa, Kepala SPPG Tamalanrea, M. Ilham, akhirnya menemui para pengunjuk rasa dan memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa beberapa video viral yang menunjukkan masalah makanan memang berasal dari SPPG Tamalanrea. "Kami mengakui bahwa beberapa video yang viral di Tamalanrea dikelola oleh SPPG Tamalanrea," ujarnya.
Namun, Ilham juga mengklaim bahwa seluruh rangkaian pengelolaan di SPPG Tamalanrea telah dijalankan sesuai standar operasional yang berlaku. Sebuah pernyataan yang kontras dengan temuan belatung dan makanan basi. Ia berjanji akan memperbaiki temuan-temuan yang tidak sesuai di masa mendatang.
Terkait perizinan, Ilham menjelaskan bahwa proses pengurusan izin kelayakan higienis sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitra. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa fasilitas beroperasi penuh sementara izin krusial masih dalam proses? Keterlambatan ini jelas menambah daftar panjang masalah yang harus dijawab SPPG.
Rekam Jejak Buruk Program MBG: Dari Gizi Hingga Keracunan
Program MBG, yang digulirkan sejak awal Januari, terus-menerus menjadi sorotan publik karena berbagai kasus. Mulai dari dugaan gizi yang tidak sesuai, temuan hewan pengganggu, makanan busuk atau basi, hingga kasus keracunan yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Insiden belatung ini hanyalah satu dari sekian banyak masalah yang menumpuk.
Serangkaian masalah ini telah memicu desakan kuat dari berbagai pihak agar pemerintah segera menyetop dan mengevaluasi total program MBG. Kepercayaan publik terhadap program ini telah terkikis habis, dan kekhawatiran akan dampak jangka panjang pada kesehatan anak-anak semakin meningkat. Masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji perbaikan.
Nasib MBG di Tangan Presiden: Evaluasi Mendesak?
Merespons desakan evaluasi dan penghentian program, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya akan menunggu arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. "Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan kepada wartawan pada Rabu (24/9). Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini hingga harus menunggu keputusan tertinggi negara.
Keputusan Presiden akan menjadi penentu nasib program MBG yang telah menelan anggaran besar namun terus dihantam masalah. Apakah program ini akan dihentikan, direformasi total, atau terus berjalan dengan perbaikan? Semua mata kini tertuju pada Istana Negara, menanti langkah konkret untuk menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan bagi generasi muda Indonesia. Publik berharap ada solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar tambal sulam.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 26, 2025
