NEWS TANGERANG– Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini bikin pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia blak-blakan kalau dirinya tak tamat kuliah di dua universitas besar yang pernah ia masuki.
Tapi jangan salah, di balik kisah pendidikannya yang "terputus" itu, Megawati justru bangga bertabur gelar profesor kehormatan. Sebuah kontras yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kok bisa ya?
Megawati dan Kisah Kuliah yang Tak Tamat
Kisah unik ini ia sampaikan saat Workshop ‘Pengelolaan Biodiversitas dan Penguatan HKI untuk Masa Depan Berkelanjutan: Sinergi UGM-BRIN’ di Balai Senat UGM, Sleman, DIY, pada Rabu (1/10). Megawati hadir di sana sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dengan gaya khasnya, Megawati berkelakar soal alasannya tak kuliah di UGM, padahal ia lahir di Yogyakarta dan ayahnya, Soekarno, meresmikan kampus kebanggaan itu. "Saya lahir di Jogja ngapain kuliah lagi di Jogja, nanti saya kuper," candanya, disambut tawa hadirin.
Ia pun memilih Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (Unpad) sebagai pilihan pertamanya. Namun, perjalanan akademisnya di sana tidak sampai tamat.
Tak menyerah, Megawati kemudian mencoba peruntungan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Namun, nasibnya lagi-lagi sama, ia tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya.
"Tidak lulus. Kenapa, karena politik," ungkapnya, menjelaskan alasan di balik terhentinya studinya di kedua kampus tersebut. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa dinamisnya kehidupan politik yang ia jalani sejak muda.
Megawati juga sempat bercerita bahwa Profesor Fuad Hassan pernah bilang ia punya "photographic memory" yang tidak semua orang punya. Kemampuan ini, menurutnya, membuat ia bisa mengingat banyak hal dengan cepat dan detail, bahkan saat pura-pura tidak tahu.
Dari Drop Out ke Profesor Kehormatan: Sebuah Kebanggaan
Meski perjalanan akademisnya penuh liku dan tak tamat, Megawati justru bangga dengan tumpukan gelar profesor kehormatan yang ia miliki. Baginya, gelar-gelar ini adalah pengakuan atas kontribusinya, bukan sekadar kertas.
Ia bahkan sengaja memamerkannya di depan para peneliti BRIN saat awal menjabat. Tujuannya sederhana, agar para ilmuwan dan peneliti yang "pintar-pintar" itu tidak menganggapnya bodoh.
"Kayak orang-orang researcher, orang-orang pinter-pinter itu tidak menganggap saya bodoh," katanya. "Jadi saya kenalkan nama saya, gitu keren deh, sama gelar-gelar yang saktumpuk ini, gitu lho."
Megawati sendiri mengaku heran mengapa gelarnya begitu banyak, sampai-sampai ia bertanya-tanya, "ngopo kok akeh men (kenapa kok banyak sekali)." Namun, ia menegaskan semua gelar kehormatan itu asli dan bukan pemalsuan, disambut riuh tepuk tangan peserta acara.
Bukan Hanya Soal Gelar: Wawasan Kebangsaan dan Geopolitik Ala Megawati
Dalam kesempatan yang sama, Megawati tak hanya berbagi kisah pribadinya. Ia juga membagikan pandangannya yang luas tentang riset, inovasi, wawasan kebangsaan, emansipasi perempuan, hingga pengalaman delegasi di luar negeri.
Salah satu momen paling berkesan adalah saat ia menjadi pembicara pertama pada Dialog Peradaban Global yang digelar di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, Juli lalu. Di hadapan perwakilan 144 negara, pidatonya mendapat tepuk tangan meriah.
"Waktu saya bilang di Beijing itu pidato saya ditepuk (tangan) ketika saya bilang Indonesia tetap konsekuen di dalam menolong yang namanya Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat," jelasnya. Ini menunjukkan komitmen Indonesia di kancah internasional.
Menggugat Sejarah: Penjajahan 3,5 Abad dan Jumlah Pulau Indonesia
Megawati juga menunjukkan sisi kritisnya terhadap beberapa catatan sejarah dan data yang selama ini kita terima begitu saja. Ia mengaku tidak terima dengan narasi bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad.
"Saya merasa tidak terima ketika selalu dibilang Indonesia ini jajahnya 3,5 (abad)," tegasnya. Ia bahkan mengajak para ahli sejarah untuk melakukan pembuktian ulang.
Menurutnya, dari catatan sejarah yang ia himpun, Belanda saat pertama kali masuk ke Nusantara bukan mengusung misi politik untuk menguasai wilayah. "Itu hitungannya memotongnya seharusnya dulu Belanda masuk sini itu bukan sebagai pemerintahan lho tapi sebagai pedagang," katanya.
Tak hanya itu, Megawati juga meragukan data pemerintah soal jumlah pulau di Indonesia yang disebut 17 ribu. "Katanya selalu pulau-pulau kita itu (jumlahnya) 17 ribu, tapi kok saya nggak percaya. Saya kepingin itu diulang (dihitung ulang)," pintanya.
Ia khawatir ada pulau-pulau kecil yang terlewat pendataan atau bahkan sudah tertutup air akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Ini adalah pandangan kritis yang penting untuk generasi muda agar tidak menelan mentah-mentah setiap informasi.
Pentingnya Deklarasi Djuanda di Tengah Ancaman Perubahan Iklim
Perhitungan ulang jumlah pulau ini dianggap sangat penting oleh Megawati. Sebab, mengacu pada aturan internasional, tenggelamnya pulau bisa berdampak serius pada perubahan batas wilayah negara.
Namun, ia mengingatkan tentang Deklarasi Djuanda, sebuah tonggak penting dalam sejarah kedaulatan Indonesia. Deklarasi ini menetapkan bahwa seluruh perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah kedaulatan NKRI, bukan lagi laut bebas.
"Deklarasi Djuanda telah mengatakan kalau pulau kita tertutup air itu tidak hilang, masih ada," pungkasnya. Ini berarti, secara politis, jika sebuah pulau tertutup air, ia tidak akan dinyatakan hilang.
"Karena apa, secara politically, kalau sudah hilang maka garis batas (wilayah) itu bisa maju atau bisa terus mundur," jelas Megawati. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga setiap jengkal wilayah Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil yang mungkin terancam oleh dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Sebuah pesan penting untuk masa depan bangsa.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: Oktober 2, 2025
