NEWS TANGERANG– Ketua DPR RI, Puan Maharani, baru-baru ini menyampaikan permohonan maaf yang cukup mengejutkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Permintaan maaf ini ia sampaikan jika kinerja para anggota dewan sebagai wakil rakyat dirasa belum sempurna dan belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
Momen penting ini terjadi dalam Rapat Paripurna Khusus yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utamanya adalah penyampaian Laporan Kinerja DPR RI untuk Tahun Sidang 2024-2025, sebuah kesempatan bagi dewan untuk memaparkan apa saja yang sudah mereka kerjakan.
"Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, kami meminta maaf, kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna," ujar Puan dengan nada serius. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan, mengingat posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang kerap menjadi pusat perhatian.
Mengapa DPR Perlu Transformasi?
Permintaan maaf ini bukan sekadar basa-basi. Puan menegaskan bahwa setiap kritik dan masukan dari masyarakat akan dijadikan pendorong utama untuk menyempurnakan diri. Ia berharap DPR bisa bertransformasi menjadi lebih baik dalam memenuhi amanat yang telah diberikan oleh rakyat.
Menurut Puan, perubahan dan transformasi DPR RI hanya akan bisa berjalan optimal jika seluruh anggota dewan, dari berbagai fraksi, ikut mengambil peran dan tanggung jawab. Ini adalah panggilan untuk introspeksi kolektif, bahwa perbaikan harus datang dari internal.
"Kita sendirilah yang melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, bukan orang lain," kata Puan, menekankan pentingnya inisiatif dan komitmen dari dalam. Pesan ini seolah menjadi pengingat bagi setiap wakil rakyat untuk berani mendengarkan, berani dikritik, dan memiliki dedikasi tinggi.
Puan juga menambahkan bahwa sudah selayaknya para wakil rakyat lebih sibuk membicarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan sebaliknya, di mana rakyat yang sibuk membicarakan mereka, apalagi jika para wakil rakyat malah sibuk membicarakan diri sendiri. Ini adalah sentilan halus tentang prioritas dan fokus utama seorang legislator.
Bukan Sekadar Minta Maaf: Puan Pamer Capaian DPR
Di balik permintaan maaf tersebut, Puan Maharani juga memaparkan secara detail laporan kinerja DPR sepanjang tahun sidang 2024-2025. Ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa meski ada pengakuan atas ketidaksempurnaan, ada juga upaya dan hasil kerja yang ingin disampaikan kepada publik.
Dalam fungsi legislasi, yang merupakan tugas utama DPR untuk membuat undang-undang, Puan menjelaskan bahwa DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Angka ini menunjukkan produktivitas dalam menghasilkan regulasi.
Selain itu, saat ini DPR juga sedang membahas 10 Rancangan Undang-Undang yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I. Ini berarti proses legislasi terus berjalan, dengan berbagai RUU penting yang sedang digodok untuk kemaslahatan masyarakat.
Fungsi Anggaran: Mengawal Uang Rakyat
Tak hanya soal legislasi, Puan juga menyoroti fungsi anggaran DPR. Bersama Pemerintah, DPR RI telah melaksanakan serangkaian pembahasan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran negara. Ini adalah tugas krusial untuk memastikan uang rakyat digunakan secara tepat.
Dalam setiap pembahasan anggaran, DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) mereka mencermati efektivitas penggunaan anggaran. Mereka juga memberikan masukan kritis dan rekomendasi agar alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program sosial.
Fungsi Pengawasan: Mengawasi Kinerja Pemerintah
Puan juga membeberkan aktivitas DPR dalam fungsi pengawasan. Selama Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di seluruh alat kelengkapan dewan yang cukup masif. Ini termasuk 282 rapat kerja (Raker) dan 259 rapat dengar pendapat (RDP).
Selain itu, ada juga 196 rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang melibatkan berbagai pihak. Yang tak kalah penting adalah 560 kunjungan kerja pengawasan yang dilakukan ke berbagai daerah. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung implementasi kebijakan dan masalah di lapangan.
Suara Rakyat Didengar? Aspirasi dan Pengaduan Online
Salah satu poin menarik yang disampaikan Puan adalah mengenai penerimaan aspirasi masyarakat. DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 6.297, baik secara tertulis fisik maupun online melalui website DPR RI. Data ini tercatat sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025.
Puan menjelaskan bahwa ribuan aspirasi tersebut tidak diabaikan. Semuanya telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan terkait untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah. Ini menunjukkan adanya kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan masukan.
Fungsi pengawasan DPR RI, menurut Puan, diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat. Harapannya, dengan pengawasan yang ketat, hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera, serta kebijakan yang dikeluarkan benar-benar pro-rakyat.
Tantangan ke Depan: Harapan dan Keyakinan Rakyat
Pernyataan Puan Maharani ini menjadi pengingat bahwa tugas wakil rakyat tidaklah mudah. Ada harapan besar yang diemban, dan kritik adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan demokrasi. Permintaan maaf dan laporan kinerja ini bisa menjadi pijakan untuk perbaikan di masa depan.
DPR harus terus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasi. Tujuannya adalah agar harapan dan keyakinan rakyat terhadap lembaga legislatif ini tetap tumbuh dan mengakar kuat. Karena pada akhirnya, DPR ada untuk rakyat, dan kinerja mereka akan selalu diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: Oktober 2, 2025
