NEWS TANGERANG– Sebuah kabar mengejutkan datang dari tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Dua prajurit elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan sadis terhadap M Ilham Pradipta (MIP), seorang kepala cabang bank di Jakarta Pusat.
Menanggapi insiden memilukan ini, TNI AD dengan tegas menyatakan tidak akan melindungi anggotanya yang terlibat tindak kriminal. Mereka berjanji akan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.
Sikap Tegas TNI AD: Tak Ada Toleransi!
Brigjen Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, menegaskan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak telah mengeluarkan perintah jelas: kasus ini harus diproses tuntas sesuai hukum. Tidak ada ruang untuk intervensi atau perlindungan bagi prajurit yang melanggar.
"Arahan dari Pimpinan Angkatan Darat jelas, diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Brigjen Wahyu, menegaskan komitmen institusi. Ia menambahkan, TNI AD tidak akan pernah melindungi atau menutupi tindakan prajurit yang melawan hukum, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dua prajurit yang terlibat, yakni Serka N dan Kopda F, kini sudah ditahan di Pomdam Jaya untuk menjalani proses hukum. Kasus ini bukan hanya sekadar insiden, melainkan menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran TNI AD.
Brigjen Wahyu berharap, setiap prajurit bisa melihat konsekuensi dari tindakan melanggar hukum dan menjadikan kasus ini sebagai contoh mutlak yang tidak boleh ditiru. Akuntabilitas dan penegakan hukum menjadi prioritas utama untuk menjaga nama baik institusi.
Kronologi Mengerikan: Dari Tawaran ‘Pekerjaan’ Hingga Maut
Kolonel CPM Donny Agus, Danpomdam Jaya, sebelumnya telah membeberkan kronologi di balik kasus ini yang bikin geleng-geleng kepala. Semua bermula pada Minggu, 17 Agustus, saat seorang otak penculikan berinisial JP mendatangi kediaman Serka N.
JP datang dengan tawaran ‘pekerjaan’ yang menggiurkan: menjemput paksa seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, Dwi Hartono (DH). Sebuah tawaran yang sayangnya diterima oleh Serka N, membuka jalan bagi tragedi yang tak terduga.
Keesokan harinya, Serka N langsung menghubungi Kopda FH untuk ikut serta dalam aksi keji ini. Kopda FH pun dijelaskan detail ‘pekerjaan’ tersebut, lengkap dengan imbalan yang dijanjikan.
Tak butuh waktu lama, Kopda FH menyanggupi. Ia bahkan meminta uang operasional sebesar Rp5 juta dari Serka N. Pada Rabu, 20 Agustus, JP menyerahkan uang tunai Rp95 juta kepada Serka N, yang kemudian diteruskan kepada Kopda FH.
Dengan modal uang tersebut, Kopda FH lantas merekrut lima orang lainnya untuk melancarkan aksi penculikan terhadap Kepala KCP Bank MIP. Korban akhirnya diculik secara paksa di area parkir Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada hari yang sama.
Drama Setelah Penculikan: Ancaman dan Penganiayaan
Setelah penculikan berhasil, drama justru berlanjut. Kopda FH menghubungi JP, menanyakan keberadaan tim penjemputan yang tak kunjung tiba. Kesal dan panik, Kopda FH bahkan mengancam akan menurunkan korban di tengah jalan jika tim penjemputan tak segera datang.
Akhirnya, JP bersama Serka N turun tangan langsung, membawa mobil Fortuner. Korban kemudian dipindahkan ke kendaraan tersebut. Tragisnya, di dalam mobil itu, korban sudah dalam kondisi dianiaya parah.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan melanggar hukum akan selalu berujung pada konsekuensi serius, tak peduli siapa pelakunya. TNI AD telah menunjukkan komitmennya untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang mencoreng nama baiknya.
Pelajaran Pahit dan Harapan Kedepan
Kasus ini menjadi cermin pahit bagi seluruh prajurit TNI AD. Brigjen Wahyu Yudhayana menekankan bahwa insiden ini harus menjadi pelajaran berharga. "Semua jajaran kita perlihatkan begini risikonya seperti ini, proses hukum yang dijalani seperti ini," katanya.
Ia berharap, setiap prajurit bisa melihat konsekuensi dari tindakan melanggar hukum dan menjadikan kasus ini sebagai contoh mutlak yang tidak boleh ditiru. Akuntabilitas dan penegakan hukum menjadi prioritas utama untuk menjaga nama baik institusi.
TNI AD berkomitmen penuh untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kejahatan dalam barisan penjaga kedaulatan negara.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 18, 2025
