NEWS TANGERANG– Polemik panas seputar mutasi Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, kini makin jadi sorotan publik. Wali Kota Prabumulih, Arlan, akhirnya angkat bicara setelah santer beredar kabar bahwa mutasi tersebut dipicu oleh insiden anaknya yang ditegur karena membawa mobil ke sekolah. Namun, benarkah demikian?
Wali Kota Arlan, melalui akun media sosial resminya @cak.arlan_official pada Selasa (16/9) lalu, dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menyebut kabar mutasi Roni karena menegur anaknya adalah hoaks belaka. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan baru di tengah masyarakat.
Wali Kota Prabumulih Buka Suara: Hoaks atau Fakta?
Dalam rekaman video yang diunggahnya, Arlan terlihat didampingi sejumlah pejabat penting Prabumulih, termasuk Wakil Wali Kota Franky Nasri dan Inspektur Prabumulih Indra Bangsawan. Dengan nada serius, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Roni dan seluruh masyarakat Kota Prabumulih atas polemik yang terjadi.
Arlan menegaskan bahwa dirinya belum memutasi Roni. Ia hanya mengaku sempat menegur Roni, namun klaimnya, teguran itu sama sekali tidak terkait dengan anaknya. Melainkan, ada masalah lain yang membuat siswa di sekolah tersebut merasa tidak nyaman.
"Masalah berita-berita yang hoaks, di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoaks," ujar Arlan dalam video tersebut. Ia menambahkan bahwa dirinya baru menegur Roni terkait kasus siswa yang mencuat di media massa, dan guru yang terlibat dalam kasus itu sudah dipindahkan seminggu sebelumnya.
Kader Partai Gerindra ini juga secara spesifik membantah keras kabar anaknya membawa mobil ke sekolah. "Lalu berita masalah anak saya, itu adalah berita hoaks. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan," tegasnya. Ia menjelaskan bahwa anaknya diantar ke sekolah, dan jika hal itu menjadi suatu kesalahan, ia kembali menyampaikan permohonan maaf.
Versi Dinas Pendidikan: Tiga Alasan di Balik Mutasi
Namun, pernyataan Wali Kota Arlan ini sedikit berbeda dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A Darmadi. Pada hari yang sama, Selasa (16/9), Darmadi justru mengonfirmasi bahwa mutasi Roni memang benar terjadi dan merupakan permintaan langsung dari wali kota.
"Benar, pergantian ini merupakan permintaan langsung dari pak wali kota," kata Darmadi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar: jika Wali Kota Arlan membantah, mengapa Kadisdik justru membenarkan?
Mengutip dari detikSumbagsel pada Rabu (17/9), Darmadi bahkan menjelaskan secara rinci ada tiga perkara yang menjadi alasan mutasi Roni. Dan yang mengejutkan, salah satu alasannya justru berkaitan dengan anak wali kota dan mobil yang disebut-sebut hoaks oleh Arlan.
Darmadi merinci tiga alasan tersebut: "Pertama Kasus chat mesum viral guru SMP itu, kedua kasus lahan parkir berbayar yang bekerja sama dengan masyarakat, menurut pimpinan untuk anak anak sekolah jangan dipungut uang parkir, lalu kasus anak wali kota saat hujan deras tidak boleh memarkirkan kendaraan yang mengantarnya ke lingkungan sekolah sehingga anak beliau kehujanan."
Pernyataan Kadisdik ini seolah menjadi "plot twist" dalam drama mutasi ini. Adanya insiden anak wali kota yang kehujanan karena kendaraan pengantar tidak boleh parkir di lingkungan sekolah, seperti yang diungkap Darmadi, jelas bertolak belakang dengan bantahan Arlan yang menyebut kabar anaknya membawa mobil adalah hoaks.
Kepsek Roni Ardiansyah: Antara Takut dan Bingung
Di tengah pusaran konflik pernyataan ini, Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, justru memilih bungkam. Saat dimintai keterangan terkait kejadian ini, Roni tidak berani berkomentar banyak.
"Maaf saya takut salah. Silakan ke Disdik aja Mas," ujarnya singkat kepada detikSumbagsel. Respons Roni ini mengindikasikan adanya tekanan atau kekhawatiran yang besar, memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik mutasi ini. Sikapnya yang memilih mengarahkan pertanyaan ke Dinas Pendidikan juga menunjukkan bahwa ia merasa tidak punya kapasitas atau keberanian untuk menjelaskan duduk perkara.
Menguak Konflik Versi: Siapa yang Benar?
Perbedaan keterangan antara Wali Kota Arlan dan Kepala Dinas Pendidikan A Darmadi ini menjadi inti dari polemik yang bikin heboh Prabumulih. Arlan bersikeras bahwa kabar anaknya membawa mobil ke sekolah adalah hoaks dan bukan alasan mutasi. Ia juga menyatakan belum memindahkan Roni, hanya menegur.
Namun, di sisi lain, Kadisdik Darmadi dengan gamblang menyebut mutasi Roni adalah permintaan wali kota dan salah satu alasannya adalah insiden anak wali kota yang kehujanan. Konflik versi ini tentu membuat publik bingung dan bertanya-tanya: siapa sebenarnya yang menyampaikan kebenaran penuh?
Mungkin saja, ada interpretasi yang berbeda dari "membawa mobil" dan "diantar mobil". Wali Kota mungkin menganggap anaknya tidak mengemudikan mobil, melainkan hanya diantar. Namun, insiden penolakan parkir kendaraan pengantar yang membuat anaknya kehujanan tetap menjadi pemicu yang diakui oleh pihak Disdik. Ini menunjukkan bahwa meskipun Wali Kota membantah anaknya mengemudi, insiden terkait kendaraan dan anaknya tetap menjadi bagian dari masalah.
Refleksi Kasus: Transparansi dan Etika Pejabat Publik
Kasus mutasi Kepsek SMPN 1 Prabumulih ini menjadi cerminan penting tentang transparansi dan etika pejabat publik. Ketika ada perbedaan keterangan antara pimpinan daerah dan bawahannya terkait suatu kebijakan, hal itu bisa mengikis kepercayaan masyarakat. Apalagi jika salah satu alasannya diduga melibatkan kepentingan pribadi atau keluarga pejabat.
Penting bagi pejabat publik untuk memberikan informasi yang jelas, konsisten, dan akuntabel. Keberanian Kepala Dinas Pendidikan untuk merinci alasan mutasi, meskipun bertentangan dengan bantahan wali kota, menunjukkan adanya upaya untuk menjelaskan duduk perkara kepada publik. Sementara itu, sikap hati-hati Kepsek Roni juga menjadi indikasi adanya dinamika kekuasaan yang perlu diperhatikan.
Semoga polemik ini segera menemukan titik terang dan kejelasan, demi menjaga integritas dunia pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Kasus ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan transparan dalam setiap kebijakan publik.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 17, 2025
