NEWS TANGERANG– Kabar mengejutkan datang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi sorotan utama. Ribuan anak dilaporkan keracunan makanan dari program ini, memicu kekhawatiran serius di seluruh negeri. Insiden ini sontak menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat.
Tak buang waktu, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas begitu tiba di Indonesia. Ia segera menggelar pertemuan penting membahas insiden ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah krusial ini. Ini adalah respons cepat yang sangat dinantikan publik.
Prabowo Tancap Gas: Rapat Darurat & Perintah Tegas
Setibanya di tanah air usai lawatan luar negeri akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat krusial. Pertemuan ini melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran menteri terkait, fokus utama mereka adalah kasus keracunan MBG yang tengah viral.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kementerian Kesehatan pada Minggu (28/9) siang. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa rapat ini adalah respons cepat atas arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Dari rapat tersebut, Prabowo mengeluarkan perintah tegas: seluruh kasus keracunan harus diinvestigasi secara menyeluruh tanpa terkecuali. Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah diinstruksikan untuk ditutup sementara.
Tak hanya itu, semua SPPG penyedia program MBG kini diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHL). Ini adalah langkah konkret untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi, demi mencegah insiden serupa terulang.
Data Mengejutkan: Ribuan Anak Jadi Korban!
Angka korban keracunan MBG ini benar-benar bikin miris. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga 27 September 2025, ada 8.649 anak yang menjadi korban. Peningkatan signifikan terjadi pada pekan 22-27 September, dengan 2.197 korban baru yang dilaporkan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, bahkan menduga jumlah korban sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Ini karena ada potensi kasus yang tidak terlaporkan atau belum terdata dengan baik di lapangan.
Sementara itu, data dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 25 September menunjukkan angka 5.914 orang yang keracunan MBG. Perbedaan data ini menunjukkan betapa kompleksnya penanganan dan pendataan kasus ini di lapangan, butuh sinkronisasi data yang lebih baik.
Pemerintah Jamin Biaya Perawatan, Apa Kata Lab?
Kabar baiknya, pemerintah memastikan seluruh biaya perawatan bagi korban keracunan MBG akan ditanggung penuh. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa penerima manfaat yang terdampak dan dirawat di rumah sakit tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun.
Beberapa kasus bahkan sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), menandakan tingkat keseriusan insiden ini. Ini adalah jaminan penting bagi keluarga korban agar tidak terbebani biaya pengobatan yang mahal.
Lalu, apa penyebabnya? Hasil laboratorium dari UPTD Labkes Dinas Kesehatan Jawa Barat mengungkap fakta mengejutkan. Mereka menemukan bakteri Salmonella dan Bacillus Cereus pada sampel makanan MBG di Kabupaten Bandung Barat.
Bakteri pembusuk ini, menurut Ryan Bayusantika dari Labkes Jabar, berasal dari komponen karbohidrat dalam makanan. Ini menjadi pengingat pentingnya menjaga higienitas dapur dan bahan makanan yang digunakan dalam program ini.
Anggaran MBG Fantastis: Triliunan Rupiah Tiap Hari!
Di balik insiden ini, program MBG sendiri memiliki alokasi anggaran yang fantastis. Kepala BGN, Dadan Hindayana, membeberkan bahwa mulai tahun depan, program ini akan menyerap Rp1,2 triliun per hari!
Dengan total anggaran Rp335 triliun untuk tahun 2026, Dadan yakin penyerapan anggaran akan berjalan optimal. Angka ini menunjukkan skala besar program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
Untuk tahun ini, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp99 triliun, yang merupakan gabungan dari anggaran awal Rp71 triliun dan tambahan Rp28 triliun. Namun, hingga saat ini, penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp19,3 triliun.
Dadan optimis penyerapan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat dan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Targetnya, jumlah SPPG akan mencapai 10 ribu unit di akhir September, dan Rp4,5 triliun diharapkan terserap di pertengahan Oktober.
Komnas HAM Ikut Bersuara: Ada Dugaan Pelanggaran HAM?
Kasus keracunan massal ini juga menarik perhatian Komnas HAM. Mereka kini tengah mengusut dugaan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi akibat insiden ini. Ini menunjukkan bahwa masalah MBG ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan fakta dan informasi dari berbagai wilayah. Dalam waktu dekat, Komnas HAM akan menyampaikan sikap resmi kepada publik, menunjukkan keseriusan mereka dalam kasus ini.
Hasil identifikasi awal, termasuk pemetaan potensi pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk pemerintah, akan dipublikasikan dalam 1-2 hari ke depan. Publik menantikan hasil investigasi Komnas HAM untuk melihat gambaran utuh dari insiden tragis ini.
BGN Buka Hotline Pengaduan: Jangan Ragu Lapor!
Sebagai respons cepat terhadap maraknya kasus keracunan, BGN telah membuka hotline pengaduan masyarakat. Saluran ini sudah beroperasi sejak Kamis (25/9), seperti yang disampaikan oleh Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN.
Ada dua nomor yang bisa dihubungi: 088293800268 (Operator 1) dan 088293800376 (Operator 2). Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, menjamin setiap aduan ditangani serius.
Selain menerima aduan, hotline ini juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat bisa bertanya tentang teknis program, distribusi pangan, hingga standar kualitas yang diterapkan dalam MBG. Jadi, jangan ragu untuk melapor atau mencari informasi jika ada kendala terkait program ini.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 30, 2025
