NEWS TANGERANG– Gelombang kritik deras menghantam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul serangkaian kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Insiden ini memicu kekhawatiran serius, bahkan memicu desakan agar program unggulan ini dihentikan sementara untuk dievaluasi total. Suara-suara keras datang dari koalisi masyarakat sipil hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
KLB di Bandung Barat: Alarm Darurat yang Berbunyi
Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang paling terpukul oleh insiden ini. Kasus keracunan MBG di sana bahkan telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Langkah ini diambil oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, demi memastikan penanganan korban dapat dilakukan dengan cepat dan menyeluruh.
"Status KLB ini kami tetapkan agar penanganan bisa lebih cepat dan komprehensif," jelas Jeje kepada awak media. Penetapan status ini menunjukkan betapa seriusnya dampak keracunan massal yang terjadi, bukan sekadar insiden kecil yang bisa dianggap remeh.
Suara Kritis dari Masyarakat Sipil: "Hentikan Dulu!"
Koalisi Kawal MBG, yang salah satunya diwakili oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani, mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pelaksanaan program MBG. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum program ini dilanjutkan kembali. Menurut Eva, tata kelola program ini jauh dari kata baik, bahkan cenderung amburadul dan minim akuntabilitas.
"Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," tegas Eva di Kantor ICW, Jakarta, pada Selasa (23/9). Ia menyoroti bahwa kasus keracunan yang berulang kali terjadi adalah bukti nyata buruknya pengelolaan program yang seharusnya menyehatkan ini.
DPR Tak Tinggal Diam: Puan Maharani Minta Evaluasi Total
Kritik tak hanya datang dari masyarakat sipil, namun juga dari parlemen. Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara tegas meminta pemerintah untuk mengevaluasi total program MBG. Puan menekankan pentingnya mencari akar masalah tanpa saling menyalahkan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Evaluasi harus dilakukan secara total, jangan saling menyalahkan. Kita evaluasi bersama agar tidak terulang kembali," kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (23/9). Ia juga menyatakan bahwa DPR akan turun langsung ke lapangan, termasuk memeriksa dapur-dapur penyedia makanan, untuk memastikan penyebab pasti keracunan, apakah di fasilitas produksi atau justru di lokasi distribusi.
Data Mengejutkan: Lonjakan Kasus Keracunan yang Bikin Geleng-Geleng Kepala
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) membeberkan data yang cukup mengkhawatirkan. Dalam rapat di Komisi IX DPR, Senin (22/9), JPPI mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan MBG. Hanya dalam satu pekan, jumlah kasus melonjak lebih dari seribu.
Per 14 September lalu, tercatat 5.360 kasus keracunan MBG. Angka ini kemudian bertambah menjadi 6.452 kasus per 21 September, menunjukkan kenaikan signifikan sebanyak 1.092 kasus. Ini adalah angka yang bikin geleng-geleng kepala, mengingat program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak bangsa.
Lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi adalah Jawa Barat dengan 2.012 kasus, disusul DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus. Data ini menjadi bukti bahwa masalah keracunan ini bukan lagi insiden lokal, melainkan persoalan nasional yang mendesak untuk ditangani.
Penjelasan dari Badan Gizi Nasional: Keteledoran atau Kurang Siap?
Menanggapi rentetan kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melakukan kunjungan ke posko penanganan keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (23/9). Dadan meminta seluruh wilayah untuk mempersiapkan antisipasi penanganan keracunan MBG di masa depan.
Setelah meninjau langsung dapur penyedia makanan yang diduga menjadi sumber keracunan, Dadan menganggap kejadian ini sebagai "keteledoran." Ia menduga kasus keracunan MBG disebabkan oleh penyedia pangan gizi (SPPG) baru yang dianggap belum mampu menghidangkan makanan dalam jumlah besar dengan standar yang memadai.
"Semuanya melihat sesuatu yang luar biasa di daerah. Koordinasi sudah baik, tapi saya catat ada beberapa hal yang harus disiapkan," ujar Dadan. Ia menekankan pentingnya persiapan obat-obatan dan fasilitas penunjang lainnya di setiap wilayah untuk menghadapi potensi insiden serupa.
Apa Selanjutnya? Masa Depan Program MBG di Ujung Tanduk?
Kasus keracunan massal ini telah menempatkan program Makan Bergizi Gratis di persimpangan jalan. Di satu sisi, program ini memiliki niat mulia untuk mengatasi masalah gizi anak-anak Indonesia. Namun, di sisi lain, pelaksanaannya yang amburadul justru menimbulkan petaka dan mengancam kesehatan para penerima manfaat.
Desakan evaluasi total dan penghentian sementara bukan sekadar kritik, melainkan seruan untuk perbaikan fundamental. Pemerintah kini menghadapi pertaruhan besar: apakah akan memperbaiki tata kelola program ini secara serius, atau membiarkan potensi bahaya laten terus mengintai anak-anak bangsa. Masa depan program MBG kini berada di ujung tanduk, menanti keputusan dan tindakan konkret dari pihak berwenang.
Penulis: Arya N
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 24, 2025
