NEWS TANGERANG– Korlantas Polri baru-baru ini membuat gebrakan besar yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan pengguna jalan. Mereka resmi membekukan penggunaan strobo dan sirene untuk kepentingan pengawalan, sebuah langkah tegas yang disambut baik banyak pihak. Keputusan ini muncul setelah masyarakat gerah dengan fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk," sebuah gerakan yang menyuarakan protes terhadap penyalahgunaan perangkat khusus ini di jalan raya.
Fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk" sendiri bukan tanpa alasan. Banyak kasus penyalahgunaan strobo dan sirene yang bikin resah, mulai dari konvoi yang arogan hingga gaya hidup pamer fasilitas khusus yang seharusnya hanya boleh digunakan kendaraan tertentu. Perilaku ini menciptakan ketidaknyamanan dan potensi bahaya di jalan, merusak ketertiban lalu lintas yang sudah diatur. Masyarakat merasa hak mereka di jalan dirampas oleh segelintir orang yang merasa istimewa.
Aturan Jelas, Praktik Sering Melenceng
Sebenarnya, strobo dan sirene adalah perlengkapan khusus kendaraan bermotor yang penggunaannya diatur sangat ketat oleh undang-undang. Aturan ini mencakup warna lampu hingga jenis suara sirene, semuanya punya peruntukan spesifik. Misalnya, lampu biru hanya untuk kepolisian, merah untuk pemadam kebakaran dan ambulans, sementara kuning untuk pengawasan jalan atau pengamanan tertentu.
Pembatasan ini bukan tanpa alasan; tujuannya adalah untuk memastikan kendaraan darurat atau yang memiliki prioritas tinggi dapat dikenali dengan jelas dan bergerak cepat tanpa hambatan. Bayangkan jika semua orang bisa memakai strobo dan sirene, kekacauan di jalan pasti tak terhindarkan. Identifikasi kendaraan darurat akan sulit, dan respons cepat bisa terhambat.
Namun, kenyataan di lapangan seringkali jauh berbeda. Banyak pihak yang tidak berwenang justru nekat memasang perlengkapan tersebut pada mobil pribadi, bahkan sepeda motor. Mereka menggunakannya seolah-olah itu adalah aksesori biasa, padahal fungsinya sangat krusial untuk keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Situasi inilah yang kemudian memicu kemarahan dan keresahan di tengah masyarakat.
Ketika Strobo Jadi Gaya Hidup: Lebih dari Sekadar Aksesori
Di mata sebagian orang, strobo dan sirene mungkin dianggap sebagai penambah gaya atau simbol status. Mereka merasa lebih "penting" atau "eksklusif" ketika melaju dengan lampu berkedip dan suara melengking. Padahal, pandangan ini sangat keliru dan berbahaya, karena mengesampingkan fungsi utama perangkat tersebut sebagai alat keselamatan yang sangat spesifik.
Penyalahgunaan ini tidak hanya sekadar melanggar aturan, tetapi juga menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Orang jadi sulit membedakan mana kendaraan darurat sungguhan dan mana yang hanya sekadar pamer. Ini bisa berakibat fatal, misalnya ketika ambulans atau pemadam kebakaran asli kesulitan menembus kemacetan karena masyarakat sudah terlanjur skeptis dengan suara sirene.
Nasib Penjual Strobo dan Sirene: Ikut Kena Getah?
Dengan adanya pembekuan penggunaan strobo dan sirene untuk pengawalan, muncul pertanyaan besar: apakah kebijakan ini juga akan menyasar para penjual perangkat tersebut? Pasalnya, strobo dan sirene saat ini masih dijual bebas, baik secara offline di toko aksesori maupun online di berbagai platform e-commerce. Ini menciptakan celah yang memungkinkan penyalahgunaan terus terjadi.
Kakorlantas Irjen Pol Agus, ketika ditanya mengenai penertiban dari sisi penjual, mengarahkan pertanyaan tersebut ke Kementerian Perindustrian. "Silakan ke Kementerian Perindustrian, agar supaya sirene strobo itu digunakan pada kendaraan yang untuk peruntukkannya," ujar Agus di ICE BSD City, Kab. Tangerang, pada Rabu (24/9/2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian mungkin diperlukan untuk mengatasi akar masalah ini.
Pernyataan Kakorlantas ini mengindikasikan bahwa masalah penjualan perangkat ini berada di ranah regulasi industri. Ini bisa berarti bahwa ke depannya, mungkin akan ada pembatasan atau persyaratan khusus bagi penjual, atau bahkan larangan penjualan kepada pihak yang tidak memiliki izin resmi. Tentu saja, hal ini akan berdampak signifikan pada bisnis yang selama ini menggantungkan diri pada penjualan perangkat tersebut.
Prioritas Keselamatan, Bukan Aksesori Semata
Irjen Pol Agus menegaskan kembali bahwa masyarakat tidak seharusnya lagi menganggap strobo atau sirene sebagai aksesoris gaya. Sebaliknya, perangkat ini adalah fasilitas keselamatan yang sangat spesifik, dirancang untuk kondisi darurat dan tugas-tugas penting. "Memang undang-undang sudah berlaku dari dulu. Cuma sekarang banyak disalahgunakan, bahkan masyarakat sipil juga menggunakan itu," tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa aturan penggunaan strobo dan sirene sudah sangat jelas dan berlaku sejak lama. Namun, seiring waktu, banyak masyarakat sipil yang menyalahgunakannya, menciptakan kebingungan dan potensi bahaya. Padahal, untuk tugas-tugas kepolisian seperti patroli, strobo dan sirene sangat vital. "Bayangkan ketika kita patroli di jalan tol, kecepatan tinggi, tanda-tanda lampu isyarat itu tidak ada, nanti akan terjadi pelanggaran atau kecelakaan," jelas Agus.
Evaluasi Komprehensif: Menuju Jalan yang Lebih Tertib
Saat ini, Korlantas sedang melakukan evaluasi komprehensif terkait penggunaan strobo dan sirene di jalan raya. Evaluasi ini ditujukan demi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) secara keseluruhan. "Korlantas Polri, kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, sedang kami evaluasi, dari kita bekukan, kami evaluasi, nanti yang tepat seperti apa," terang Agus.
Pembekuan penggunaan untuk pengawalan ini adalah langkah awal dari evaluasi tersebut. Ini menunjukkan keseriusan Korlantas dalam menertibkan penyalahgunaan yang sudah meresahkan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih tegas dan implementasi yang lebih efektif, memastikan bahwa strobo dan sirene hanya digunakan oleh pihak yang benar-benar berwenang dan untuk tujuan yang semestinya.
Sanksi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pelanggar
Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa penyalahgunaan strobo dan sirene bukan hanya masalah etika, tetapi juga pelanggaran hukum. Undang-undang Lalu Lintas telah mengatur dengan jelas siapa saja yang berhak menggunakan perangkat ini dan dalam kondisi apa. Pelanggar bisa dikenakan sanksi berupa denda atau bahkan kurungan penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya.
Meskipun Korlantas "mengimbau saja" saat ini, bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang masih nekat. Imbauan ini adalah bentuk peringatan awal sebelum penindakan lebih lanjut dilakukan. Jadi, bagi kamu yang mungkin masih tergoda untuk memasang strobo atau sirene di kendaraan pribadi, pikirkan ulang risiko dan konsekuensi yang bisa kamu hadapi.
Pesan untuk Pengguna Jalan: Mari Berubah!
Keputusan Korlantas ini adalah momentum penting untuk kita semua, terutama anak muda, agar lebih sadar dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Jalan raya adalah ruang publik yang harus kita jaga bersama, bukan ajang pamer atau unjuk kekuatan. Prioritaskan keselamatan dan patuhi aturan yang ada, demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua.
Mari kita dukung gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" dengan tidak lagi menyalahgunakan strobo dan sirene. Biarkan perangkat khusus ini hanya digunakan oleh mereka yang berwenang, untuk tugas-tugas yang memang membutuhkan prioritas. Dengan begitu, kita turut berkontribusi menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih baik di Indonesia.
Penulis: Farah Novianti
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 25, 2025
