NEWS TANGERANG– Waduh, ada insiden yang bikin geger di lingkungan Istana Kepresidenan! Seorang reporter dari CNN Indonesia TV mendadak dicabut ID Card-nya, alias akses liputannya dibekukan. Kabar ini langsung bikin heboh dan sampai ke telinga Dewan Pers.
Dewan Pers secara resmi telah menerima aduan terkait pencabutan kartu identitas wartawan ini. Insiden ini sontak memicu kekhawatiran serius mengenai kebebasan pers di Tanah Air.
Insiden di Lingkungan Istana: Ada Apa Sebenarnya?
Usut punya usut, pencabutan ID Card ini diduga kuat dipicu oleh pertanyaan sensitif yang dilontarkan reporter CNN Indonesia TV, Diana Valencia. Ia diketahui menanyakan tindak lanjut kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu inisiatif besar pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun, belakangan ini, program tersebut sempat diwarnai insiden keracunan yang menimbulkan keprihatinan publik. Pertanyaan Diana Valencia tentu sangat relevan dan penting untuk dijawab demi transparansi.
Pertanyaan Sensitif yang Jadi Pemicu
Momen tersebut terjadi saat Presiden Prabowo sedang berinteraksi dengan awak media. Diana, sebagai jurnalis, menjalankan tugasnya untuk mencari informasi terbaru mengenai perkembangan kasus keracunan MBG yang menyita perhatian publik. Sayangnya, pertanyaan yang dianggap kritis ini justru berujung pada sanksi yang cukup berat baginya.
Pencabutan ID Card ini bukan hanya sekadar masalah administratif. Ini berarti Diana Valencia tidak bisa lagi meliput kegiatan kepresidenan, yang notabene adalah jantung dari pemberitaan politik nasional. Gak habis pikir, kan?
Dewan Pers Turun Tangan: Jaga Kemerdekaan Pers!
Merespons kejadian yang "so sad" ini, Dewan Pers langsung bergerak cepat. Mereka mengeluarkan seruan tegas yang mengingatkan semua pihak, termasuk Istana Kepresidenan, untuk menghormati dan menjunjung tinggi kemerdekaan pers. Ini bukan cuma soal satu reporter, tapi soal iklim kebebasan pers secara keseluruhan.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, dalam pernyataan tertulisnya, meminta agar Biro Pers Istana segera memberikan penjelasan detail terkait alasan di balik pencabutan ID Card tersebut. Penjelasan ini dinilai krusial agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik yang diamanatkan undang-undang.
"Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak, termasuk Istana, untuk menghormati tugas pers yang mengemban amanah publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujarnya, dilansir dari situs berita [Nama Situs Berita Fiktif, contoh: Media Nasional]. Pernyataan ini menegaskan posisi pers sebagai pilar demokrasi yang tak bisa diintervensi sembarangan.
Mengapa Akses Jurnalis Penting?
Akses jurnalis ke sumber berita, apalagi di lingkungan Istana Kepresidenan, adalah kunci utama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Tanpa akses, bagaimana publik bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang mengenai kebijakan serta kinerja pemerintah? Ini adalah hak publik untuk tahu, dan jurnalis adalah perpanjangan tangan mereka.
Pencabutan ID Card seorang jurnalis karena pertanyaan kritis bisa menimbulkan efek "chilling effect" atau efek menakutkan bagi jurnalis lain. Mereka mungkin jadi ragu atau takut untuk bertanya hal-hal yang dianggap sensitif, padahal pertanyaan-pertanyaan itulah yang seringkali paling penting untuk kepentingan publik. Ngerinya kalau ini sampai terjadi!
Pesan Tegas untuk Istana: Jangan Halangi Kerja Jurnalistik!
Sebagai tindak lanjut, Dewan Pers secara tegas meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan. Pemulihan akses ini diharapkan dapat memungkinkan Diana Valencia kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana Kepresidenan tanpa hambatan. Ini adalah langkah yang mantap bos dari Dewan Pers!
Dewan Pers juga menegaskan bahwa kasus ini, maupun insiden serupa, tidak seharusnya terulang di masa mendatang. Hal ini sangat penting demi terjaganya iklim kebebasan pers yang sehat dan kuat di Indonesia. Kebebasan pers adalah indikator penting kematangan demokrasi suatu negara.
Kebebasan Pers, Pilar Demokrasi yang Tak Boleh Goyah
Insiden seperti ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kemerdekaan pers adalah amanah konstitusi yang harus dijaga bersama. Jurnalis memiliki peran vital sebagai mata dan telinga masyarakat, memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Tanpa pers yang bebas, transparansi dan akuntabilitas bisa jadi hanya sekadar slogan.
Semoga saja, pihak Istana bisa segera memberikan penjelasan yang transparan dan memulihkan akses Diana Valencia. Ini bukan hanya tentang satu reporter, tapi tentang masa depan kebebasan informasi di Indonesia. Kita semua berharap insiden ini bisa jadi pelajaran berharga agar kerja-kerja jurnalistik yang profesional dan berintegritas selalu dihargai dan dilindungi.
Penulis: Ifan R
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 29, 2025
