NEWS TANGERANG– Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Insentif untuk mobil listrik impor utuh atau CBU (Completely Built Up) dipastikan tidak akan dilanjutkan pada tahun depan. Ini adalah sinyal kuat bahwa era ketergantungan pada produk impor akan segera berakhir, sekaligus mendorong kemandirian industri otomotif nasional.
Mengapa Insentif Impor Dihentikan?
Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memajukan industri. Tujuannya jelas: mendorong produsen mobil listrik untuk berinvestasi dan membangun fasilitas produksi di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global, bukan hanya pasar.
Pemberian insentif sebelumnya adalah "umpan" agar pabrikan tertarik masuk ke pasar Indonesia. Namun, insentif ini datang dengan "syarat dan ketentuan berlaku" yang sangat ketat. Para penerima insentif harus menunaikan janji mereka untuk memproduksi mobil listrik secara lokal, demi keuntungan jangka panjang negara.
Insentif yang diberikan tidak main-main, meliputi penangguhan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ini adalah fasilitas yang sangat menguntungkan bagi pabrikan, memungkinkan mereka menjual mobil listrik impor dengan harga lebih kompetitif di pasar Indonesia. Namun, keuntungan ini datang dengan komitmen besar.
Komitmen Wajib Produksi Lokal: Apa Saja Syaratnya?
Aturan mainnya tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Investasi No. 6 Tahun 2023 jo No. 1 Tahun 2024. Sebelum menikmati insentif, setiap pabrikan diwajibkan menyertakan surat komitmen yang mengikat. Surat ini berisi janji untuk segera memulai produksi mobil listrik di Indonesia, menunjukkan keseriusan investasi mereka.
Batas waktu untuk memulai produksi lokal adalah paling lambat 1 Januari 2026. Ini bukan sekadar janji kosong, ada target yang harus dicapai dengan presisi. Dalam periode Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, pabrikan harus memproduksi mobil listrik dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan yang sudah mereka impor.
Artinya, jika mereka mengimpor 1.000 unit mobil listrik dengan tipe tertentu, maka mereka juga harus memproduksi 1.000 unit dengan tipe yang sama di Indonesia. Ini memastikan bahwa komitmen produksi lokal benar-benar substansial dan bukan hanya formalitas belaka. Tujuannya adalah agar pasar lokal tidak hanya menjadi tujuan ekspor, tetapi juga pusat produksi yang mandiri.
TKDN: Kunci Lokalisasi Mobil Listrik
Selain jumlah dan spesifikasi, ada satu lagi syarat krusial yang harus dipenuhi: Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Mobil listrik yang diproduksi secara lokal wajib memenuhi persentase TKDN minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat industri komponen dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.
Aturan TKDN ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023. Perpres ini merupakan perubahan dari Perpres Nomor 55, yang fokus pada percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Persentase TKDN yang wajib dipenuhi akan terus meningkat seiring waktu, menunjukkan ambisi pemerintah.
Untuk periode 2022-2026, mobil listrik produksi lokal wajib mencapai TKDN minimal 40 persen. Angka ini akan naik signifikan menjadi 60 persen untuk periode 2027-2029, mendorong industri lokal untuk berinovasi lebih jauh. Dan puncaknya, mulai tahun 2030, TKDN wajib mencapai 80 persen, menandai kemandirian penuh.
Peningkatan TKDN ini menunjukkan ambisi pemerintah untuk menciptakan ekosistem mobil listrik yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan TKDN tinggi, ketergantungan pada komponen impor akan berkurang drastis, menghemat devisa negara. Ini juga membuka peluang besar bagi industri lokal untuk berkembang pesat dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru yang berkualitas.
Ancaman Denda Miliaran Rupiah: Jika Gagal Penuhi Janji
Lalu, bagaimana jika pabrikan gagal memenuhi komitmen produksi lokal mereka hingga batas waktu 31 Desember 2027? Pemerintah sudah menyiapkan sanksi tegas yang tidak main-main. Ini bukan sekadar teguran, melainkan denda finansial yang bisa mencapai miliaran rupiah, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan.
Sesuai Pasal 10 ayat (7) Permenves No. 6 Tahun 2023 jo No. 1 Tahun 2024, jika pelaku usaha tidak menyampaikan surat keterangan verifikasi industri atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh komitmennya, Menteri akan menerbitkan surat pengenaan sanksi. Sanksi ini berupa kewajiban membayar kembali insentif yang telah mereka nikmati, seolah-olah insentif itu tidak pernah diberikan.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan janji manis dari para produsen. Ada mekanisme "bank garansi" yang menjadi jaminan kuat. Sebelum menerima insentif, pabrikan wajib menyetorkan bank garansi ini kepada pemerintah. Bank garansi inilah yang akan dicairkan atau hangus jika produsen gagal memenuhi target produksinya sesuai jadwal.
Jumlah bank garansi yang disetorkan setara dengan Bea Masuk dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang ditangguhkan. Jadi, jika pabrikan tidak bisa melunasi "utang produksi" mereka, pemerintah akan mengklaim uang dari bank garansi tersebut. Ini adalah jaring pengaman yang memastikan komitmen dipenuhi dan tidak ada kerugian bagi negara.
Tunggul, salah satu pejabat terkait, menegaskan bahwa proses klaim dan pencairan bank garansi akan dimulai pada tahun 2028. Pada saat itu, akan dihitung secara cermat apakah komitmen produksi "satu banding satu" telah terpenuhi atau ada kekurangan. Jika ada minus, bank garansi akan langsung dicairkan, tanpa kompromi.
Masa Depan Mobil Listrik di Indonesia: Lebih Mandiri?
Keputusan ini menandai babak baru yang krusial bagi industri mobil listrik di Indonesia. Dengan berakhirnya insentif impor dan penekanan kuat pada produksi lokal, diharapkan pasar akan dibanjiri oleh mobil listrik "Made in Indonesia" yang berkualitas. Ini bukan hanya soal mobil, tapi juga tentang kedaulatan dan kemandirian industri nasional.
Bagi konsumen, ini bisa berarti harga mobil listrik yang lebih kompetitif di masa depan. Dengan produksi lokal dan TKDN yang tinggi, biaya produksi bisa ditekan, membuat kendaraan listrik lebih terjangkau. Selain itu, ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual juga akan lebih terjamin, memberikan ketenangan bagi pemilik mobil listrik.
Langkah ini juga akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan industri pendukung, dari perakitan baterai hingga komponen elektronik. Semua akan bergerak, mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia berpotensi menjadi hub produksi mobil listrik di Asia Tenggara, menarik lebih banyak investasi asing langsung.
Pemerintah berharap kebijakan ini akan mendorong lebih banyak produsen global untuk serius berinvestasi di Indonesia, membangun pabrik dan mentransfer teknologi. Mereka harus memilih: mematuhi aturan dan berproduksi lokal, atau kehilangan pasar yang sangat potensial ini. Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia untuk mengukuhkan posisinya dalam revolusi kendaraan listrik global.
Penulis: Farah Novianti
Editor: Santika Reja
Terakhir disunting: September 18, 2025
